TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud MD berpendapat tentang deklarasi Pemilu 2024 damai tak berdampak. Dia menyebut deklarasi itu diadakan setiap lima tahun, tapi pelanggaran dalam pesta demorasi tetap terjadi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari enggan menanggapi kritik Mahfud.
"Saya tidak mengomentari itu. Tanya beliau saja indikator-indikatornya," kata Hasyim, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 28 November 2023.
Mahfud menyatakan, penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai dilakukan di setiap pesta demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, baik di masa Pemilu maupun pemilihan kepala daerah pelanggaran masih saja terjadi. Kritik itu disampaikan Mahfud, setelah Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta, Senin, 27 November 2023.
“Penandatangan seperti itu sudah ratusan kali dilakukan di setiap pemilu. Pemilu pusat atau pilkada-pilkada, tetapi masih sering banyak pelanggaran,” kata Mahfud, cawapres pasangan Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah.
Persoalan Pemilu Damai 2024, Hasyim meyakini hal itu akan ditaati setiap pasangan capres-cawapres. Dia berpendapat, Pemilu ini berjalan damai karena setiap partai politik juga tengah berhadapan dengan mempersiapkan pemilihan anggota legislatif secara serentak. Sehingga setiap kandidat atau partai politik akan berhati-hati.
"Sehingga kalau sekarang persaingan kencang, tapi mereka pasti sama-sama hati-hati, enggak boleh kencang-kencang banget karena nanti sama-sama bergantung," ujarnya. "Kalau sudah terlanjur kencang, habis itu tidak dapat 20 persen kursi DPRD, cari teman atau berkoalisi kan susah."
Pilihan Editor: Kampanye di Sabang, Mahfud MD Janjikan Program Kesejahteraan Guru Ngaji
