TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud kompak membela proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikritik Anies Baswedan. Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan itu menyebut program itu justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” ujar Anies di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, mestin pembangunan dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya antara tujuan dengan pelaksanaannya tidak sinkron.
“Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” kata dia.
Partai Golkar, pengusung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, merasa heran dengan kritikan yang dilontarkan Anies. Menurut Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily IKN ini sudah menjadi keputusan negara. Saat ini sedang dituntaskan Presiden Jokowi agar penggunaannya dapat dimulai pada 2024 nanti. Seharusnya, kata Ace Hasan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memahami selama ini kegiatan ekonomi terpusat di Pulau Jawa, terkhusus di Jakarta.
“Harusnya Pak Anies tahu bahwa selama ini ekonomi kita lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta,” kata Ace kepada wartawan, Rabu, 22 November 2023.
Ace menyebut kondisi di Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi saat ini telah melebihi daya tampung. Menurut dia, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur adalah sebagai bentuk langkah pemerataan pembangunan. Dengan demikian konektivitas antarwilayah dapat lebih terjangkau.
“Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini salah satu tujuannya mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah dapat lebih terjangkau,” kata Ace. “Kebijakan pemindahan IKN ini sebagai ikhtiar agar kita mewujudkan Indonesia sentris.”
Partai Demokrat, juga pengusung Prabowo, turut merespons kritikan Anies. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, kritikan tersebut menunjukkan Anies bukan pemimpin strategis. Pihaknya mengaku heran mengapa eks gubernur DKI Jakarta tersebut melontarkan pernyataan seperti itu.
“Anies bahkan tidak bisa membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” tuding Irwan.
Menurut DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini, pembangunan IKN akan bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran IKN dapat meningkatkan kontribusi ekonomi wilayah Indonesia bagian timur yang kini baru 15 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pembangunan IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa.
“Bukan sekedar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. IKN bisa menjadi jembatan untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 tercapai,” katanya.
Menurut Irwan, semua capres seharusnya berkomitmen melanjutkan IKN. Apalagi pembangunan megaproyek tersebut merupakan amanah undang-undang. Jika Anies tidak melanjutkan IKN, Irwan khawatir, Indonesia akan masuk jebakan negara berpenghasilan menengah. “Mindset perubahan Anies, asal berbeda dengan pemerintah saat ini, berpotensi membawa bangsa ini tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap,” kata Irwan.
Sementara itu, kubu Ganjar-Mahfud MD juga menjawab kritikan capres Anies. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengaku tak setuju dengan pernyataan itu. IKN, kata dia, memang tak bisa langsung membawa dampak terhadap pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Tapi IKN adalah simbol komitmen dari pemerintah agar pembangunan tak lagi berfokus di Pulau Jawa.
“IKN itu simbolnya, simbol dari mana bahwa posisi ibu kota negara itu. Itu merupakan simbolik bahwa pembangunan Indonesia itu tidak boleh lagi java sentris, tetapi Indonesia sentris,” ujar Arsjad di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2023.
Calon presiden Ganjar Pranowo irit bicara ketika ditanya soal kelanjutan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Ganjar hanya mengatakan Undang-Undang IKN sudah disahkan dan wajib dijalankan seluruh pejabat.
“Seluruh undang undang yang sudah diketok harus dilaksanakan buat siapa pun yang memimpin,” kata Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta, Senin, 27 November 2023.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | SEPTIA RYANTHIE I ADIL AL HASAN
Pilihan Editor: Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN
