TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan mengatakan kepedulian anak muda yang diutarakan dalam Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia, sejalan dengan gagasan yang dibawakan Koalisi Perubahan.
"Kami menginginkan Indonesia yang kesempatannya setara. Ketimpangan yang makin melebar sudah harus dikoreksi. Dan sekarang ini menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan," kata Anies seusai berpidato dalam konferensi di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 November 2023.
Anies mengatakan, perekonomian harus terus tumbuh. Namum pertumbuhan ekonomi itu harus ditambahkan dua aspek, yakni pemerataan, keberlanjutan. Jika ekonomi hanya tumbuh tanpa pemerataan, maka akan menimbulkan ketimpangan seperti dirasakan sekarang. "Tumbuh saja, tapi ekologinya rusak, maka menimbulkan masalah."
Masalah itu, yang dihadapi setiap hari, kata Anies, adalah krisis iklim yang luar biasa. Dia menjelaskan gagasan perubahan itulah yang dibawakan oleh capres-cawapwares Anies dan Muhaimin Iskandar. Menurut dia untuk menjalankan rencana program itu, akan digunakan pendekatan kolaboratif.
Pendekatan itu, yakni negara atau pemerintah mengajak masyarakat, baik itu lemabaga swadaya masyarakat (LSM) organisasi, kampus, supaya bekerja sama dalam proses penyusunan kebijakan. Supaya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah menghasilkan kebijakan sesuai fakta di lapangan.
"Dan bisa mengadopsi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan masyarakat sipil," kata Anies. Dia mencontohkan gagasan Ekonomi Nusantara yang disampaikan Direktur Utama Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi. "Sesungguhnya terobosan itu bisa diadopsi oleh negara."
Zenzi mengatakan, 41 tahun Walhi berusaha melindungi kerusakan, melindungi hak rakyat, melindungi kekayaan alam. Baru lima tahun ini, Walhi masuk mengidentifikasi dalam ruang ekonomi. Keterlibatan dalam ruang ekonomi itu memunculkan kesadaran bahwa setiap kehancuran sumber daya alam di Indonesia, perampasan hak rakyat, adalah karena kepentingan ekonomi.
"Kalau kita mau meng-address persoalan lingkungan, meng-address persoalan hak rakyat, maka harus dimulai dengan ekonomi. Ekonomi ini kami namakan Ekonomi Nusantara," kata Zenzi dalam pidatonya. "Karena ekonominya dibangun oleh manusia Nusantara yang beradaptasi dengan alamnya."
Zenzi mengatakan, proses itu dilakukan tanpa merusak dan memodifikasi alam. Namun yang dilakukan adalah untuk membentuk kehidupan dengan memanen hasil alam, mengenal bentuk dan corak ekosistem alamnya. Atau yang disebut sebagai ekonomi vertikal. "Semakin tinggi pohon cengkeh, maka produksinya semakin meningkat. Tidak butuh lahan yang lebih luas," ujar dia.
Dalam perhitungan Walhi, Zenzi mengatakan, kalau Ekonomi Nusantara diurus oleh negara, maka semakin panjang waktu ke depan, pertanian tidak terlalu membutuhkan lahan lebih luas. Setiap ekosistem di Indonesia menghasilkan corak ekonomi yang berbeda.
"Sayangnya sebagian dari ekonomi ini, digolongkan ekonomi underground. Ekonomi yang tidak masuk dalam akuntansi negara. Sehingga wilayah ini digolongkan sebagai wilayah tidak produktif. Diorientasikan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan tambak," katanya.
Adapun nilai ekonomi dari setiap ekosistem di Indonesia, dibandingkan dengan ekonomi ekstraktif apapun, kata Zenzi, nilai ekonominya di atas dua kali lipat. "Kami tidak mau mengatakan pembangunan ekonomi kita ngawur atau gagal. Tapi kami mau mengatakan pembangunan ekonomi kita dirumuskan dengan kegagalan memahami alam dan potensi rakyatnya," ucap dia.
Pilihan Editor: Jokowi Singgung Puncak Bonus Demografi di HUT PGRI
