TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Johanis Tanak mengatakan Firli Bahuri hadir dalam putusan gelar perkara penetapan status tersangka Muhammad Suryo dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Iya, dia (Firli) ikut mendengar saja, mengikuti saja. Tidak memutus. Kan ada beberapa pimpinan,” kata Tanak saat dikonfirmasi Tempo usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, 25 November 2023.
Firli Bahuri menjadi sorotan sebab ketika Polda Metro Jaya menetapkan dirinya sebagai tersangka atas kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo alias SYL, ia dikonfirmasi Tanak masih mengikuti ekspose sebuah kasus.
“Secara yuridis, keputusan pemberhentian itu yang menjadi landasan. Dasar alasannya itu ditetapkan sebagai tersangka, tapi efektivias secara hukum berlakunya itu tentu setelah adanya keputusan presiden. Sehingga kalau kemudian Pak Firli mengikuti ekspos, kami juga tak bisa melarang,” kata Tanak.
Hal itu dikatakan Tanak, karena saat ekspos berlangsung, Firli Bahuri belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian dan Presiden Jokowi belum menandatangi surat Keppres itu. Sementara, ujarnya, sahnya suatu pemberhentian berdasarkan adanya suatu keputusan.
“Saya baca di media, presiden sekembalinya dari Kalimantan menandatangani surat pemberhentian tersebut di Bandara Halim Perdana Kusuma tadi malam. Dengan demikian secara hukum administrasi pada saat itu sudah sah pemberhentiannya untuk sementara,” kata dia.
Tanak sebelumnya mengonfirmasi KPK telah menetapkan tersangka terhadap Muhammad Suryo. “Sudah diputus dalam ekspose dan perkaranya ditetapkan naik ke penyidikan, Suryo sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Tempo, Jumat, 24 November 2023.
Namun, Tanak tak menjelaskan lebih rinci konstruksi perkara dan waktu penetapan Suryo sebagai tersangka. Ia bahkan mengaku lupa saat ditanyai kapan dilakukan penetapan tersangka. “Saya lupa, mas,” kata Tanak.
Sementara mengenai pencegahan ke luar negeri, Tanak mengatakan pihak KPK sedang memproses pengiriman permohonan ke imigrasi. "Masih dalam proses administrasi," ujarnya.
Pilihan Editor: KPK soal Keppres Penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK: Mudah-mudahan Senin Sudah Kami Terima
