Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Kegiatan Dialog Capres-Cawapres, Muhammadiyah Bilang Agar Masyarakat Tidak Salah Pilih

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir saat pernyataan sikap PP Muhammadiyah terhadap konflik Israel- Palestina di kantornya, Menteng, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. Lebih dari 1.000 warga sipil di wilayah Israel dan Palestina dikabarkan tewas dalam konflik Israel-Hamas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir saat pernyataan sikap PP Muhammadiyah terhadap konflik Israel- Palestina di kantornya, Menteng, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. Lebih dari 1.000 warga sipil di wilayah Israel dan Palestina dikabarkan tewas dalam konflik Israel-Hamas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kegiatan Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa merupakan wahana bagi organisasi ini dan masyarakat atas calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Menurut dia kegiatan ini bertujuan agar masyarakat menjadi warga bangsa yang cerdas, bertanggung jawab, dan moralitas luhur. 

“Agar tidak asal memilih dan tidak salah pilih,” kata Haedar saat memberikan sambutan kegiatan itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Hari ini, dialog akan diisi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Ganjar-Mahfud Md.

Haedar mengatakan ruang diskusi ini juga sekaligus silaturahmi dari pasangan calon presiden dan masyarakat yang menyaksikan agar memahami peta kehidupan bangsa ke depan. Selain itu, dia menyebut masyarakat agar mengetahui apa yang diusung oleh calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024. 

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, tiba di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta sekitar pukul 08.45 WIB. 

Program ini digagas oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk melakukan uji publik terhadap tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di pemilihan umum 2024. 

Sebelumnya, Haedar Nashir juga berharap siapa saja yang menang atau yang kalah memahaminya sebagai kontestasi.

"Maka, masing-masing bacapres-cawapres diharapkan dapat berkontestasi secara elegan dan konstitusional," kata Haedar di UMS pada Sabtu, 11 November 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, Muhammadiyah secara khusus akan menggelar uji publik untuk tiga bacapres dan bacawapres pada 21-23 November 2023 di tiga Kampus Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mengundang pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., Universitas Muhammadiyah Surakarta menghadirkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan menghadirkan pasangan Prabowo Subianto dan  Gibran Rakabuming Raka. 

"Uji publik merupakan langkah elegan Muhammadiyah setelah beberapa kali Pemilu tidak boleh lagi ada politik perpecahan atau 'beli kucing dalam karung' walaupun 'karungnya bolong'," ujar Haedar.

Haedar berharap para bacapres-bacawapres dan timnya legowo dengan skema uji publik tersebut. Sebab, kata dia, Muhammadiyah tidak memihak khusus kepada pasangan mana pun. Hal itu menjadi garis organisasi yang tidak boleh ditawar.

"Politik kita harus semakin cerdas, semakin objektif, maka uji publik itu harus dimanfaatkan," ujar Haedar.

Pilihan Editor: Silang Pendapat soal Dugaan Intelijen Ikuti Rapat Internal PDIP di Sulawesi Tengah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas saat kunjungi kantor Tempo di Palmerah Barat, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.


Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. TEMPO/Defara
Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

2 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.