Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi Kritik Food Estate: Tidak Sentuh Akar Persoalan

Reporter

image-gnews
Sejumlah petani melakukan aksi teatrikal di depan gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 31 Oktober 2022. Dalam aksinya tersebut mereka menyatakan food estate gagal atasi krisis pangan, dan menolak benih GMO kedelai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah petani melakukan aksi teatrikal di depan gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 31 Oktober 2022. Dalam aksinya tersebut mereka menyatakan food estate gagal atasi krisis pangan, dan menolak benih GMO kedelai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengktitik terhadap berbagai program pangan yang dikerjakan pemerintah untuk sekadar pemenuhan kebutuhan ekspor maupun impor. Namun berdampak terhadap kerusakan lingkungan. 

Dia menyoroti salah satu program pemerintah yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan. Salah satunya, kata dia, food estate. Dia mengatakan proyek lumbung pangan itu harus dihentikan karena tidak menyentuh akar persoalan seperti krisis pangan.

"Dan Kita tidak mengindustrialisasi food estate dan lain-lain," kata Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan Walhi Hadi Jatmiko di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Palmerah, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2023.

Dia menjelaskan, hal paling penting dalam urusan pangan adalah adalah memberikan akses dan hak kepada masyarakat atau petani atas tanah seluas-luasnya. Sehingga para petani sendiri mengelola lahan perkebunan mereka. "Jadi bukan diserahkan kepada perusahaan, kepada negara," ucap dia.

Pemerintah harus berperan aktif untuk memberikan pengetahuan dan kapasitas kepada masyarakat dengan menciptakan infrastruktur yang baik untuk keberlanjutan pangan. "Sehingga mereka dapat mengembangkan pertanian mereka secara mandiri dan berdaulat," ucap Hadi.

 "Selama ini petani itu kan soal petani turunan. Bapaknya petani, saya harus petani. Tapi mereka tidak pernah diberikan peningkatan pengetahuan, kapasitas, untuk bisa mengelola lahan sendiri," tutur Hadi.

Ia juga berharap pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri daripada ekspor. Penuhi dulu kebutuhan kita di lokal," ujar dia.

Singgung visi-misi Anies-Muhaimin

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan


Walhi juga menyinggung visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

"Tapi kalau kita lihat dari visi misi itu belum sampai pada pembahasan bagaimana keterampilan bertani, pengetahuan diberikan kepada masyarakat," kata dia.

Walhi menilai persoalan pangan menjadi masalah hidup dan mati masyarakat. Dan persoalan pangan itu harus menjadi perhatian utama semua pasangan calon presiden.

Di antara delapan poin visi misi pasangan nomor urut satu itu, terdapat dua hal yang diusung. Selain ketersediaan kebutuhan pokok, hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air, Anies-Amin menawarkan perwujudan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Pilihan Editor: Praperadilan Warga Pulau Rempang Ditolak, Kuasa Hukum: Matinya Lonceng Keadilan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Walhi Prediksi Deforestasi Meningkat di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Indikatornya

9 jam lalu

'Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/Sakti Karuru
Walhi Prediksi Deforestasi Meningkat di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Indikatornya

Komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan food estate dan hilirisasi nikel juga menjadi indikator bahwa laju deforestasi bakal meningkat.


Berpotensi Rusak Lingkungan, Raffi Ahmad akan Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul

22 jam lalu

Raffi Ahmad. Foto: Instagram/@raffinagita1717
Berpotensi Rusak Lingkungan, Raffi Ahmad akan Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul

Puluhan ribu orang menandatangani petisi tolak pembangunan beach club Raffi Ahmad di Gunungkidul. Dia tegaskan akan menarik diri dari proyek tersebut.


Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

1 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

Perlawanan Suku Awyu dan Suku Moi yang viralkan All Eyes on Papua hanya satu dari banyak kasus yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal.


Alasan Walhi Sebut Kampanye Jalan Kaki Tak Efektif Kurangi Polusi Jakarta

1 hari lalu

Gedung-gedung diselimuti polusi udara di kawasan Kota Jakarta, Selasa 24 Oktober 2024. Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (24/10/2023) pagi tidak sehat dan menempati peringkat ke 4 terburuk di dunia. Berdasarkan data IQAir, tingkat polusi di Ibu Kota berada di angka 170 AQI US pada pukul 06.00 WIB. Peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada di posisi ke-4 di dunia dengan indikator warna merah, yang artinya tidak sehat. Adapun indikator warna lainnya yaitu ungu yang berarti sangat tidak sehat, hitam berbahaya, hijau baik, kuning sedang, dan oranye tidak sehat bagi kelompok sensitif. TEMPO/Subekti.
Alasan Walhi Sebut Kampanye Jalan Kaki Tak Efektif Kurangi Polusi Jakarta

Walhi menyebut kampanye jalan kaki 7.500 langkah per hari yang dicetuskan Pemerintah Jakarta tak efektif. Dianggap hanya seremonial.


Inilah 4 Faktor Utama Seseorang Melakukan Judi Online

1 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Inilah 4 Faktor Utama Seseorang Melakukan Judi Online

Judi online tidak hanya berdampak pada keuangan individu, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan sosial. Ini empat faktor utamanya.


Walhi Nilai Pengawasan Ormas Keagamaan Kelola Tambang Tak Pengaruhi Kerusakan Lingkungan

4 hari lalu

Aktivis dari WALHI membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Aksi tersebut memprotes pendanaan Jepang dan lembaga kredit ekspornya Japan Bank for International Cooperation (JBIC) terhadap proyek-proyek gas fosil yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, mata pencaharian, dan keselamatam masyarakat. Aksi protes ini digelar bersama di sejumlah negara. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Nilai Pengawasan Ormas Keagamaan Kelola Tambang Tak Pengaruhi Kerusakan Lingkungan

Kepala Divisi Kampanye Walhi Fanny Tri Jambore mengatakan upaya pengawasan terhadap ormas keagamaan yang menerima WIUPK tak akan menghindarkan kerusakan lingkungan


Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil: Bisa Gandeng Kontraktor Profesional

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil: Bisa Gandeng Kontraktor Profesional

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan Ormas Keagamaan yang mendapat izin usaha pertambangan bisa kerja sama dengan kontraktor profesional.


Perampasan Lahan Masyarakat Adat di IKN, Kualitas Udara, dan Darurat Sampah dalam Top 3 Tekno

5 hari lalu

Pandangan dari udara menunjukkan daerah adat suku Balik, yang terletak di dekat ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Perampasan Lahan Masyarakat Adat di IKN, Kualitas Udara, dan Darurat Sampah dalam Top 3 Tekno

Kekhawatiran mengenai perampasan lahan masyarakat adat di area IKN menjadi artikel utama Top 3 Tekno hari ini, Jumat, 7 Juni 2024.


Jokowi Bandingkan Kualitas Udara IKN dan Paris, Walhi Sebut Taktik Pemasaran

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara IKN dan Paris, Walhi Sebut Taktik Pemasaran

Perbandingan kualitas udara antara IKN dan Melbourne dan Paris merupakan perbandingan yang tidak relevan.


Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, Apa Kata Jatam dan Walhi?

6 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, Apa Kata Jatam dan Walhi?

Organisasi lingkungan mendesak ormas keagamaan menolak konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah.