TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengktitik terhadap berbagai program pangan yang dikerjakan pemerintah untuk sekadar pemenuhan kebutuhan ekspor maupun impor. Namun berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
Dia menyoroti salah satu program pemerintah yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan. Salah satunya, kata dia, food estate. Dia mengatakan proyek lumbung pangan itu harus dihentikan karena tidak menyentuh akar persoalan seperti krisis pangan.
"Dan Kita tidak mengindustrialisasi food estate dan lain-lain," kata Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan Walhi Hadi Jatmiko di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Palmerah, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2023.
Dia menjelaskan, hal paling penting dalam urusan pangan adalah adalah memberikan akses dan hak kepada masyarakat atau petani atas tanah seluas-luasnya. Sehingga para petani sendiri mengelola lahan perkebunan mereka. "Jadi bukan diserahkan kepada perusahaan, kepada negara," ucap dia.
Pemerintah harus berperan aktif untuk memberikan pengetahuan dan kapasitas kepada masyarakat dengan menciptakan infrastruktur yang baik untuk keberlanjutan pangan. "Sehingga mereka dapat mengembangkan pertanian mereka secara mandiri dan berdaulat," ucap Hadi.
"Selama ini petani itu kan soal petani turunan. Bapaknya petani, saya harus petani. Tapi mereka tidak pernah diberikan peningkatan pengetahuan, kapasitas, untuk bisa mengelola lahan sendiri," tutur Hadi.
Ia juga berharap pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri daripada ekspor. Penuhi dulu kebutuhan kita di lokal," ujar dia.
Singgung visi-misi Anies-Muhaimin
Walhi juga menyinggung visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.
"Tapi kalau kita lihat dari visi misi itu belum sampai pada pembahasan bagaimana keterampilan bertani, pengetahuan diberikan kepada masyarakat," kata dia.
Walhi menilai persoalan pangan menjadi masalah hidup dan mati masyarakat. Dan persoalan pangan itu harus menjadi perhatian utama semua pasangan calon presiden.
Di antara delapan poin visi misi pasangan nomor urut satu itu, terdapat dua hal yang diusung. Selain ketersediaan kebutuhan pokok, hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air, Anies-Amin menawarkan perwujudan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Pilihan Editor: Praperadilan Warga Pulau Rempang Ditolak, Kuasa Hukum: Matinya Lonceng Keadilan
