Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serupa Tapi Tak Sama, Ini Beda Aturan Cuti PNS dengan Cuti Karyawan Swasta

image-gnews
Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aturan hak cuti antara Pegawai Negeri Sipil atau PNS dengan karyawan swasta ternyata berbeda. Cuti PNS diatur dalam Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan cuti karyawan swasta diatur dalam UU Cipta Kerja 2023.

Lantas apa perbedaan cuti PNS dengan cuti karyawan swasta?

1. Cuti tahunan

PNS berhak mendapatkan cuti tahunan. Cuti tahunan PNS berjumlah 12 hari kerja. Pengajuannya harus dilakukan secara terstruktur kepada pejabat yang berwenang memberi cuti di lingkungan kerja PNS tersebut.

Sementara itu, cuti tahunan karyawan swasta diatur dalam UU Ciptaker, Pasal 79 ayat 3. Dijelaskan bahwa perusahaan wajib memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Pemberian cuti ini bersifat wajib setelah karyawan swasta bekerja selama 12 bulan atau setahun secara terus menerus.

2. Cuti sakit

Apabila sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari, seorang PNS berhak atas cuti sakit dengan mengajukannya secara terstruktur kepada pejabat yang berwenang memberi cuti di lingkungan kerja PNS tersebut. Adapun cuti sakit diberikan 1 hari atau 2 hari kerja. PNS melapor kepada atasannya dan melampirkan surat keterangan dokter.

Sedangkan bagi karyawan swasta, aturan cuti sakit dalam UU Ciptaker masih mengikuti regulasi yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan pasal 93. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa karyawan yang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya tetap akan mendapatkan gaji.

3. Cuti bersama

PNS berhak mendapatkan cuti bersama, yaitu cuti yang ditetapkan oleh Presiden. Biasanya, cuti bersama diberikan saat perayaan Idulfitri, Natal, dan tahun baru. Sementara bagi karyawan swasta, terdapat perbedaan praktik dengan cuti bersama PNS. Untuk PNS, cuti bersama tidak akan memotong jatah cuti tahunan. Sedangkan, bagi perusahaan swasta jumlah cuti akan terpotong.

Selain itu, menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah cuti bersama untuk pekerja di sektor swasta juga bersifat fakultatif. Pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dan pengusaha dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang tak meliburkan pekerjanya di waktu-waktu tersebut tidak akan dikenai sanksi atau denda.

Namun menurutnya, perusahaan yang memperkerjakan pekerjanya selama libur cuti bersama, maka harus memberikan upah lembur. Dan apabila dinyatakan sebagai hari cuti bersama, katanya, tapi ternyata pekerja harus masuk kerja, maka berlaku upah lembur.

4. Cuti besar

PNS yang telah mengabdikan dirinya sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar. Durasi cuti tersebut yang boleh diambil adalah 3 bulan. Namun, bila PNS sudah mengajukan cuti besar, ia tidak berhak untuk mengajukan cuti tahunan pada tahun yang sama.

Selain itu, PNS juga baru bisa mengajukan cuti besar kembali pada 5 tahun berikutnya. Selama PNS menjalani cuti, mereka masih berhak untuk mendapatkan pendapatan secara penuh.

Karyawan swasta juga berhak mendapatkan cuti besar. Di dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya, regulasi mewajibkan perusahaan untuk memberikan cuti besar atau istirahat panjang sekurang-kurangnya selama 2 bulan. Namun, di dalam UU Ciptaker terbaru berapa lama durasi cuti besar tidak dijelaskan.

Ketentuannya yang tertera dalam pasal 79 ayat 5 hanya menjelaskan bahwa perusahaan bisa memberikan istirahat panjang yang ketentuan lebih lanjutnya diterangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

5. Cuti melahirkan

PNS berhak mendapatkan cuti melahirkan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga. Namun, untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti di luar tanggungan negara. Adapun lamanya cuti melahirkan PNS adalah 3 bulan dengan rincian 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.

Karyawan swasta juga berhak mendapatkan cuti melaju. Aturannya mengikuti ketentuan dari UU Ketenagakerjaan yang tertuang dalam pasal 82 ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan, karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Di sisi lain, menurut ketentuan UU Ciptaker terbaru, merunut pasal 81 UU Ketenagakerjaan, karyawan swasta perempuan juga berhak mendapatkan cuti haid. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Karyawan swasta perempuan pun berhak mendapatkan cuti apabila mengalami keguguran. Aturan dan ketentuannya dalam UU Ciptaker tidak banyak berubah masih sama seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 82 ayat 2. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa pekerja/buruh yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidang.

6. Cuti alasan penting

PNS berhak mengajukan cuti apabila ada alasan penting seperti ketika ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu yang sedang sakit keras atau meninggal dunia. Cuti ini juga dapat diajukan bila PNS ingin melangsungkan pernikahan yang pertama, atau alasan penting lainnya seperti mendampingi istri melahirkan bagi PNS pria. Jatah cuti PNS jenis alasan penting adalah maksimal 2 bulan. Sama seperti jenis cuti lainnya, selama menjalankan cuti, PNS masih menerima penghasilan penuh.

Karyawan swasta juga berhak mengajukan cuti karena alasan penting. Cuti alasan penting bagi karyawan swasta umumnya masuk ke dalam kategori cuti tahunan. Di dalam UU Ciptaker terdapat perubahan mengenai cuti tahunan yang sebelumnya ada dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. UU Ciptaker terbaru hanya mengatur jumlah minimal cuti yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan bisa menambah cuti tahunan sesuai dengan kesepakatan bersama.

7. Cuti di luar tanggungan

Cuti di luar tanggungan adalah cuti tapi tidak dibayar. Bagi PNS, cuti jenis ini dapat diajukan untuk kurun waktu tertentu, maksimal 3 tahun, dan tidak ditanggung negara. Artinya, saat cuti, PNS tersebut tidak mendapatkan pendapatan layaknya PNS. Cuti jenis ini hanya diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.

Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Bila tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Karyawan swasta juga dapat mengajukan cuti serupa. Cuti ini disebut unpaid leave atau cuti tak berbayar. Beberapa contoh unpaid leave misalnya saat karyawan mendapat tawaran beasiswa, menjaga keluarga yang sakit, setelah melahirkan dan ingin mengurus anaknya. Pada kondisi tersebut, karyawan dapat kembali ke perusahaan setelah masa cutinya berakhir.

Sesuai pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah tidak dibayarkan apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Selama tidak bekerja, karyawan tidak mendapat bayaran. Dengan demikian, karyawan swasta diberi kesempatan mengajukan unpaid leave dengan alasan pribadi yang tidak diatur dalam undang-undang.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | RACHEL FARAHDIBA REGAR

Pilihan Editor: Jenis-jenis Cuti yang Ditetapkan Pemerintah, Cuti Bersama hingga Cuti Besar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

1 hari lalu

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh saat melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024. Aksi tersebut berkenaan dengan lanjutan sidang uji materi Undang-undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Partai Buruh mengajukan judicial review ke MK didasari sejumlah alasan. Konsep upah minimun yang kembali pada upah murah. Outsourcing atau tenaga alih daya tanpa batasan jenis pekerjaan. Pesangon yang murah atau hanya setengah pesangon dari aturan sebelumnya. TEMPO/Subekti.
Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

Hakim MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja


Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Bisa Hidupkan Iklim Investasi Berkelanjutan

1 hari lalu

Ribuan buruh saat melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 1 Mei 2023. Massa buruh menyampaikan 7 poin tuntutan pada Hari Buruh 1 Mei, seperti Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker hingga tolak RUU kesehatan.  TEMPO/Subekti.
Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Bisa Hidupkan Iklim Investasi Berkelanjutan

Ekonom Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Muhammad Anwar, menyebut putusan MK soal UU Ciptaker dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.


Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Jadi Momentum Kenaikan Upah Buruh

1 hari lalu

Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024. Dalam aksinya  buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 - 10 persen dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. TEMPO/Subekti.
Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Jadi Momentum Kenaikan Upah Buruh

Ekonom sekaligus peneliti dari lembaga think-tank Next Policy, Dwi Raihan, menilai putusan MK terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi momentum untuk bisa menaikkan upah buruh.


Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

2 hari lalu

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melakukan aksi demo kawal Mahkamah Konstitusi yang akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK. TEMPO/Subekti.
Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

Kemnaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).


Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Patuhi Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Patuhi Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Airlangga mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari amar putusan dan pertimbangan MK, kemudian akan segera melaporkan langkah selanjutnya.


Daftar Lengkap Hari Libur Nasional 2025 dan Cuti Bersama

6 hari lalu

Daftar tanggal merah bulan Maret 2024 ada sekitar 4 hari, yakni tanggal 11, 12, 29, dan 31 Maret. Berikut rincian hari libur dan cuti bersamanya. Foto: Canva
Daftar Lengkap Hari Libur Nasional 2025 dan Cuti Bersama

Bagi Anda yang berencana liburan di tahun 2025, wajib tahu hari libur nasional dan cuti bersama 2025 berikut ini.


Kata Komisi Yudisial Soal Kenaikan Gaji Hakim

12 hari lalu

Salah satu Hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menunjukkan pita putih yang ia pakai saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Pada hari kedua cuti massal tersebut Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPR RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Komisi Yudisial Soal Kenaikan Gaji Hakim

Komisi Yudisial menanggapi kenaikan gaji hakim lewat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. KY menyebut ada yang baru dalam beleid tersebut.


Daftar Tanggal Merah 2025, Ada 27 Hari Libur dan Cuti Bersama

12 hari lalu

Ketahui daftar tanggal merah dan cuti bersama usai lebaran yang bisa digunakan untuk mempersiapkan liburan bersama keluarga. Foto: Canva
Daftar Tanggal Merah 2025, Ada 27 Hari Libur dan Cuti Bersama

Berikut ini daftar tanggal merah 2025 beserta cuti bersama yang wajib diketahui. Hal ini untuk memudahkan merencanakan liburan.


Menteri Investasi Klaim UU Ciptaker Tingkatkan Investasi Asing

19 hari lalu

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani tiba di kawasan industri petrokimia hilir atau LOTTE Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) yang dibangun PT Lotte Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Menteri Investasi Klaim UU Ciptaker Tingkatkan Investasi Asing

Menurut Rosan, industri UMKM dalam negeri tetap bersifat tertutup dengan tidak memperbolehkan investasi asing masuk.


Ini Rincian 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025

19 hari lalu

Untuk merencanakan liburan atau cuti, Anda perlu tahu tanggal merah November 2023. Anda jadi bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Berikut daftarnya.  Foto: Canva
Ini Rincian 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025

Pemerintah telah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama 2025. Ini rinciannya.