TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan Capres Ganjar Pranowo memiliki data soal skor lima untuk penegakan hukum Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan, Ketua DPR RI, saat jumpa pers usai pertemuan delegasi Mikta di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
Puan dalam keterangannya tak mengelaborasi data yang dia singgung. Namun ia mengatakan, "Semua penegakan hukum yang ada di indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih."
Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 soal penegakan hukum era Jokowi di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Hal itu tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.
Dalam Pilpres 2024, Ganjar berpasangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan atau Menkopolhukam Mahfud Md. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepolisian dan kejaksaan namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung yang berdiri independen diluar kendali eksekutif.
Tak hanya itu, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023.
Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. "Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu untuk menjaga," katanya.
Kata Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pasangan Ganjar, Mahfud Md, merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Partai Dasco mengusung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Putra Sulung Jokowi.
"Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Karena itu, Dasco mengatakan pihaknya tak mengetahui evaluasi itu berasal dari Ganjar pribadi atau tim. "Saya tidak tahu apakah evaluasi internal itu pribadi atau tim," ucap Dasco.
Dalam keterangan pers di Istana, Puan mengatakan dirinta berharap bahwa siapapun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih.
DANIEL A. FAJRI, HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Ganjar Akan Pastikan ke Hasto soal Tekanan yang Diterima Timnya Jelang Pilpres 2024
