INFO NASIONAL - Laut merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Sudah sepatutnya semua pihak menjaga dan mengelola secara bijak untuk memberikan warisan (legacy) kepada generasi selanjutnya.
Pesan ini disampaikan saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi salah satu panelis pada acara Side Event Konferensi Umum UNESCO “Ocean Science as a Pillar of Sustainable Ocean Management” di Paris, Prancis, pada 14 November 2023.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Vladimir Ryabinin (Sekretaris Eksekutif Intergovernmental Oceanographic Commission/IOC UNESCO), panelis yang hadir bersama adalah Henrik Harboe (Special Envoy (Ocean) and Sherpa for the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, Norway), Nicole Leboeuf (Assistant Administrator, National Ocean Service (NOS) NOAA), dan Arran McPherson (Assistant Deputy Minister, Ecosystems and Oceans Science, Fisheries and Oceans Canada). Acara juga diikuti kurang lebih 200 peserta dari seluruh negara anggota UNESCO.
Dalam upaya mengelola laut, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut serta sumber daya yang dapat mengancam kesehatan laut.
Untuk menghindari konflik, Pemerintah Indonesia menjalankan pengelolaan ruang laut yang meliputi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
Upaya penyelamatan ekologi laut menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh yakni mengalokasikan minimal 30 persen untuk kawasan konservasi dan preservasi bagi ekosistem penting di laut.
Selain itu, pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan di ruang laut harus mendapat izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan dasar ini mempunyai status hukum yang kuat. Tanpa kepemilikan izin dalam pemanfaatan ruang laut, maka semua perizinan kegiatan berusaha tidak dapat diproses lebih lanjut.
Dalam mempersiapkan perencanaan ruang laut ke depan, Indonesia akan mengintegrasikan penggunaan Ocean Big Data dan Ocean Account. Ocean Account telah terbukti menjadi alat yang penting, memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan tentang cara mengukur, mengelola, dan meningkatkan sumberdaya laut secara lebih efektif.
Setidaknya Indonesia memiliki empat strategi dalam mengembangkan pengelolaan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP), yaitu: (1) menerapkan digitalisasi dari perencanaan hingga pengendalian, (2) mendukung pengelolaan kesehatan laut menjadi lebih baik, (3) mendukung penerapan blue economy, dan (4) mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut karena adanya transparansi dan partisipasi masyarakat.
Dalam rangka mendukung pengelolaan ruang laut kedepan tersebut, juga diperlukan kerja sama berbagai pihak atau negara, salah satunya kerja sama dalam meningakatkan kapasitas SDM kelautan. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui (1) pelatihan, workshop, dan sharing knowledge, (2) kerja sama dalam penyusunan penyiapan pengelolaan ruang laut, dan (3) kerja sama lintas batas dalam pengelolaan ruang laut.
Pada KTT G20 di Bali pada 2022 silam telah menghasilkan Bali Leaders’ Declaration yang berisikan 52 kesepakatan yang akan ditindaklanjuti seluruh anggota G20.
Dalam deklarasi tersebut, terdapat tiga isu penting yang berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut, yaitu ekonomi biru (blue economy), karbon biru (blue carbon), dan penanganan sampah plastik di laut.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan secara berkelanjutan dengan prinsip blue economy, melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan tipologi, luasan pulau, dan topografi pulau dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan bahwa ekologi sebagai panglima dalam mengelola laut secara berkelanjutan, termasuk mengelola kawasan konservasi yang telah terbentuk dengan meningkatkan efektivitas agar memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Upaya KKP Menjawab Tantangan
Beberapa tantangan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, seperti masalah pencemaran sampah laut, kemiskinan di wilayah pesisir, perubahan iklim, dan praktik IUU fishing.
Dalam menjawab tantangan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut, dengan target perluasan kawasan konservasi hingga 30 persen dari seluruh wilayah perairan Indonesia pada tahun 2045 (seluas 97,5 juta ha), (2) melakukan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, (3) mengembangkan pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi masyarakat nelayan atau Bulan Cinta Laut.
Indonesia meyakini bahwa kelima kegiatan prioritasi ekonomi biru tersebut, sektor kelautan dan perikanan akan tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya memperluas sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan termasuk dengan perguruan tinggi.
Indonesia juga berkomitmen untuk terus mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan dalam menanggapi tantangan-tantangan global mencapai SDGs. Sejalan dengan tema Kepresidenan G20 Indonesia, Recover Together – Recover Stronger. (*)
Penulis: Dr. Kusdiantoro, S.Pi., M.Sc, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, RI
