TEMPO.CO, Jakarta - Temuan Pakta Integritas tersangka Pj Bupati Sorong dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah menuai polemik di lini masa. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut kedaulatan rakyat seharusnya dijunjung tinggi melalui pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, sehingga tidak terjadi kecurangan.
Pengamat politik dan akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menganggap fenomena ini seperti pepatah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kendati demikian, sikap PDIP yang teriak soal kecurangan Pemilu, kata Ujang, bagus untuk mengawasi pemerintah agar tidak terjadi kecurangan.
Baca Juga:
“Tetapi jangan lupa juga PDIP juga mempunyai kekurangan dan masalah yang menjadi sasaran tembak lawan untuk membuka kesalahan PDIP sendiri,” kata Ujang saat dihubungi Rabu malam, 15 November 2023.
Menurut Ujang, fenomena seperti itu tidak aneh di dalam politik. Semua pihak, kata Ujang, saling memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing.
Ujang mengibaratkan seperti dalam satu bis kota untuk tidak saling mendahului. “Ketika yang satu menyerang, yang lain akan membuka aib yang menyerang,” kata Ujang. “Seperti itulah politik.”
Politikus PDIP Ragukan Kebenaran Pakta Integritas
Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP. Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 minimal sebesar 60%+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.
Dalam dokumen itu, tidak disebutkan spesifik tanggal penandatanganan, tetapi hanya terdapat keterangan di Sorong, Agustus 2023. Pakta Integritas itu dibuat oleh Yan Piet Mosso dan diketahui oleh Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP. Silaban.
Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Bambang Wuryanto tidak banyak bicara ketika ditanya tentang temuan Pakta Integritas itu. Menurut Bambang Pakta Integritas itu juga belum dipastikan benar atau tidaknya. “Surat itu resmi atau tidak resmi? belum diklarifikasi,” kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023.
Menurut dia, dirinya tidak bisa berkomentar tentang Pakta Integritas itu karena belum diklarifikasi kebenarannya. Menurut Bambang kalau dia berkomentar terhadap barang yang belum terkonfirmasi, dirinya nanti dianggap sembarangan. “Jadi kalau ngomong, ya, ada. Faktanya harus klir, jangan atas dasar rumor dong,” kata dia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terkait dugaan tindak pidana korupsi suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Enam tersangka tersebut ditangkap di Sorong dan Jakarta pada Minggu, 12 November 2023.
Pilihan Editor: Viral Video ASN Diminta Menangkan Ganjar, Bambang Wuryanto Sebut Belum Ada Fakta
