TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md., mengatakan pihaknya mendapat laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu 2024. Kejadian itu, kata Mahfud, terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, Mahfud mengajak agar Pemilu dilaksanakan dengan penuh kejujuran, berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban.
“Tidak boleh ada kecurigaan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” kata Mahfud dalam pidato tertulis yang diterima Tempo pada Senin sore, 13 November 2023.
Meski demikian, Mahfud menyebut bisa jadi dugaan kecurangan itu benar, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi.
“Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa,” kata Mahfud.
Laporan yang diterima pria kelahiran Sampang, Madura, itu antara lain adalah dugaan pemasangan baliho partai politik oleh oknum tertentu, penurunan baliho partai politik tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Menurut dia, alat peraga sosialisasi calon presiden dan wakil presiden tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP dan sejumlah oknum polisi mendatangi kantor partai politik tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi.
“Kemudian, aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi,” kata Mahfud.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan aparat keamanan, TNI, Polisi, Aparatur Sipil Negara, dan Birokrasi untuk menjaga netralitas.
“Juga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, agar sungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat,” kata Mahfud.
Pada saat yang sama, kata Mahfud, masyarakat sipil yang berafiliasi terhadap kontestan Pemilu diharapkan tertib dan tidak membuat kegaduhan. Termasuk memproduksi berita dan informasi hoaks.
“Sebagaimana pula Presiden Jokowi juga sudah berulangkali mengatakan sikapnya bahwa Pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas presiden ini,” kata dia.
Diketahui, Mahfud Md., merupakan calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Senin, 13 November kemarin. Kendati demikian, saat ini Mahfud masih menjadi menteri aktif di kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pilihan Editor: Soal Beras Bergambar Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, Bawaslu: Kalau Masa Kampanye Itu Perbuatan Pidana
