TEMPO.CO, Jakarta - Dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui sikap kritis partai banteng terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa berdampak pada beralihnya pemilih Ganjar-Mahfud ke Prabowo-Gibran. Mereka menyebut sikap kritis ini sebagai upaya menjaga keseimbangan pemerintah.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan politik bukan sekadar untuk menang, tetapi memastikan proses politik secara benar. Menurut dia, kalau kritik PDIP kepada Presiden Jokowi itu sebuah kebenaran, jangan dilihat sebagai serangan.
“Bahwa itu berimplikasi pada orang yang berpindah pilihan, saya rasa itu risiko yang harus kami ambil,” kata Deddy kepada wartawan di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Selain itu, Deddy menilai tidak semua kebijakan Presiden Jokowi benar, sehingga perlu kritik. Oleh karena itu kalau sekarang PDIP menyampaikan kritik, kata dia, itu bagian upaya mengembalikan jalannya pemerintahan sesuai aturannya.
“Banyak kebijakan yang harus dikoreksi,” kata dia.
Sementara itu, Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan kritik PDIP terhadap Jokowi juga harus menjaga keseimbangan antara mengawasi pemerintah dan menjaga suara.
“Kita tidak bisa juga diam,” kata Andreas kepada Tempo saat ditemui di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023.
Selain itu, para pemilih Presiden Jokowi yang ditemui di luar Jawa juga butuh sikap tegas dari PDIP atas polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. “(Pemilih) Minta sikap posisi PDIP terhadap kekuasaan yang banyak manipulatif,” kata Andreas.
Sebelumnya, Lembaga Survei Populi Center merilis hasil sigi terbaru mereka mengenai dinasti politik. Survei dilakukan setelah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo. Pencalonan Gibran ini pun memunculkan isu dinasti politik karena Jokowi dianggap tengah menyiapkan sang anak untuk jadi wakil presiden.
Apalagi perjalanan Gibran menjadi cawapres Prabowo melalui Mahkamah Konstitusi yang memutus soal batas usia capres-cawapres 40 tahun dengan tambahan frasa atau pernah menjadi kepala daerah. Saat itu MK masih dipimpin Anwar Usman, paman dari Gibran.
Populi lewat surveinya memperlihatkan hasil bahwa sebanyak 62,1 persen masyarakat masih bisa menerima praktik dinasti politik. "Terkait persepsi terhadap dinasti politik sebesar 62,1 persen masyarakat menyatakan bisa menerima praktik dinasti politik," kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojati, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2023.
Selain itu, soal pemilih calon presiden dan wakil presiden hasil sigi Populi menunjukan Prabowo-Gibran sebesar 43,1 persen, disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 23 persen, lalu urutan ketiga Anies-Muhaimin Iskandar 22,3 persen. Andreas tidak banyak berkomentar soal hasil survei Populi yang menunjukan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., berada di bawah Prabowo Subianto dengan jumlah 23 persen. “Ya, Populi, sudah tahu,” kata Andreas sembari senyum kecil.
Pilihan Editor: Kaesang Safari Politik di Kota Medan: Blusukan ke Pasar hingga Bertemu Relawan
