TEMPO.CO, Jakarta - Bakal capres usungan PDIP, Ganjar Pranowo menyindir BUMN Karya yang bangkrut. Ganjar juga menyentil Poros Maritim program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang seolah jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir. Kritikan itu disampaikannya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.
Lantas seperti apa tanggapan terhadap kritikan Ganjar kepada Jokowi ini?
Tanggapan kritikan Ganjar ihwal bangkrutnya BUMN Karya
Sebelumnya Ganjar menyindir BUMN Karya yang bangkrut. Menurutnya, penyebab BUMN bangkrut lantaran tidak menerapkan good governance alias tata kelola yang baik. Jika tata kelola sudah baik, kata dia pemerintah bisa mengukur risiko dan memitigasi. Oleh sebab itu, menurutnya perlu pengelolaan secara prudent alias hati-hati.
“Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasible dia lakukan? Saya blak-blakan aja,” ujar Ganjar.
Baca Juga:
Menanggapi sentilan Ganjar soal bangkrutnya BUMN sektor konstruksi atau BUMN Karya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pernyataan eks Gubernur Jawa Tengah itu bukan pernyataan yang negatif. Erick menilai, yang ingin disampaikan Ganjar ialah ke depannya BUMN karya harus lebih baik lagi. Erick pun mengaku sepakat dengan hal tersebut.
“Yang beliau sampaikan bahwa BUMN karya ke depan harus lebih baik lagi, sepakat,” katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis, 9 November 2023.
Tanggapan kritikan Ganjar ihwal kebijakan Poros Maritim
Presiden Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045. Namun, dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia itu, Ganjar menyebut program di sektor maritim tersebut seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun terakhir. “Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?” ujar Ganjar pada Rabu.
Kritikan Ganjar itu ditanggapi oleh Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo atau Ampera Makbul Ramadhani. Menurut Makbul, Ganjar tak melihat realitas yang terjadi. Dia menduga Ganjar tak turun ke lapangan untuk melihat kondisi maritim. Pihaknya menyebut eks Gubernur Jawa Tengah itu tak layak menyampaikan pernyataan sektor maritim 10 tahun tak berubah.
“Seharusnya melihat dengan kenyataan, realitas yang ada. Pak Ganjar tidak layak menyampaikan hal ini, sektor maritim 10 tahun tak berubah,” kata Makbul dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 9 November 2023.
Makbul mengatakan Presiden Jokowi sudah meletakkan program kebijakan strategisnya untuk kemajuan maritim, karena Indonesia memang negara kepulauan nomor dua terbesar di dunia. Misalnya, kata dia, ada program tol laut bertujuan untuk membangun konektivitas antar pulau di Indonesia. Hingga menjangkau sampai di daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan (T3P).
“Dengan biaya yang murah karena disubsidi oleh negara guna menekan dan menurunkan disparitas harga antar pulau di Indonesia,” kata lulusan Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Adapun Program Tol Laut pemerintahan Presiden Jokowi telah dimulai sejak 2015. Program ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga barang antarwilayah di Indonesia. Pada Agustus lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan, dari tahun ke tahun realisasi muatan kapal Tol Laut terus meningkat.
Pada 2015, realisasi muatan kapal hanya sebanyak 88 TEUs dan 30 ton. Kemudian, pada 2017 meningkat menjadi 2.742 TEUs dan 4.159 ton. Pada 2017 naik menjadi sebanyak 233.139 ton. Pada 2018 sebanyak 234.305 ton. Pada 2019 sebanyak 8.067 TEUs. Pada 2020, meningkat menjadi sebanyak 18.128 TEUs. Pada 2021 mencapai 23.880 TEUs dan 842,85 ton. Serta pada 2022 realisasi Tol Laut sebanyak 28.991 TEUs dan 983 ton.
Tahun ini, penyelenggaraan kewajiban pelayanan Tol Laut telah melayani 39 trayek dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Jumlah ini meningkat signifikan sejak diluncurkan pada 2015. Dulu Tol Laut hanya melayani sebanyak 3 trayek dan 3 kapal, yang menyinggahi hanya 11 pelabuhan.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | AMELIA RAHIMA SARI I RIZKI DEWI AYU
Pilihan Editor: Bertubi-tubi Kritik Ganjar Pranowo untuk Pemerintahan Jokowi, Bukan Hanya Food Estate dan Hilirisasi
