TEMPO.CO, Jakarta - Bacapres usungan PDIP Ganjar Pranowo acap mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan. Kritikan terbaru disampaikan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023. Sebelumnya Ganjar juga mengkritik Jokowi saat berkunjung ke Bali pada Kamis, 2 November 2023 lalu.
Lantas apa saja kebijakan dan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikritik oleh Ganjar Pranowo?
1. Ganjar kritik sektor maritim
Presiden Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045. Namun, dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan, Ganjar menyebut program di sektor maritim seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun terakhir.
“Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?” ujar Ganjar pada Rabu.
Menurut Ganjar, paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based. Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan. “Kenapa fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak membangun Puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?” katanya.
Ganjar kemudian mencontohkan rumput laut. Dia menyebut, budidaya komoditas ini cukup membutuhkan jarak 15 meter dari pantai. Saya minta staf saya hitung, gede minta ampun,” ucap dia. “Tapi kenapa kita enggak melakukan? Enggak niat!” kata Ganjar.
2. Ganjar sentil soal BUMN Karya bangkrut
Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan, Ganjar juga menyindir Badan Usaha Milik Negara di sektor konstruksi atau BUMN Karya yang bangkrut. Menurutnya, penyebab BUMN bangkrut lantaran tidak menerapkan good governance alias tata kelola yang baik. Jika tata kelola sudah baik, kata dia pemerintah bisa mengukur risiko dan memitigasi.
Oleh sebab itu, dia menyebut perlu pengelolaan secara prudent alias hati-hati. Selain itu, BUMN juga harus memiliki integritas, bersih, dan anti-korupsi agar tidak bangkrut. “Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak feasible dia lakukan? Saya blak-blakan aja,” ujar Ganjar.
3. Ganjar kritik hilirisasi pemerintahan Jokowi
Ganjar juga mengkritik hilirisasi pada pemerintahan Jokowi yang dinilainya seolah-olah hanya tentang nikel. Eks Gubernur Jawa Tengah ini pun menawarkan hilirisasi di berbagai sektor lain, seperti pertanian dan perkebunan. ‘Kalau bicara hilirisasi sekarang seolah-olah nikel. Saya kira pemahamannya belum tuntas,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan tersebut.
Ganjar mempertanyakan mengapa hilirisasi tidak dijalankan di bidang-bidang lain. Contohnya kelautan, pertanian, perkebunan, hingga digital infrastruktur.
“Kenapa tidak hilirisasi sektor kelautan? Sektor keunggulan kita pertanian dan perkebunan, sawit misal mengapa tidak dihilirisasi? Kita sudah punya kebun, pabrik kelapa sawit, dijual selesai. Kok tidak ada bicara kosmetik dan farmasi dari situ? Yang dua ini tingginya minta ampun. Kenapa tidak ada? Potensi hilirisasi digital infrastruktur ada, fasilitas diberikan, pengguna ekonomi kreatif butuh creative hub yang lebih banyak,” ujar Ganjar.
4. Ganjar kritik program food estate Jokowi
Saat bertemu dengan kader PDIP di Tabanan, Bali pada Kamis, 2 November 2023 lalu, Ganjar juga menyampaikan kritikannya terhadap kebijakan Jokowi di sektor ketahanan pangan, food estate. Awalnya Ganjar menyebut Bali salah satu penghasil pertanian terbaik di Indonesia. Namun belum bisa mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Hal itu, kata Ganjar, bisa diakali misalnya dengan pengembangan pertanian di danau, hidroponik, atau membuat sistem irigasi yang lebih efisien. Ganjar lalu menyinggung program food estate yang menurutnya bukan prioritas. Karena, menurutnya secara sistem, pertanian Indonesia sudah sangat baik sehingga tak perlu diganti program baru.
“Kita tidak perlu buat food estate yang gede betul. Kalau mau food estate, kita cari tempat yang memungkinkan. Maaf saja karena kita tidak bisa merencanakan model yang begitu,” katanya.
5. Ganjar kritik kebijakan Jokowi di sektor pangan amburadul
Ganjar juga mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi di sektor pangan. Menurutnya masih amburadul. Di depan para kader PDIP Bali, ia bercerita pernah menerima penghargaan dari organisasi pangan dunia, Food and Agriculture Organization atau FAO, dan diundang ke Istana Kepresidenan. Dia menerima penghargaan karena Jateng dinilai sebagai salah satu daerah penyumbang nilai produksi pertanian tinggi di Indonesia.
Beberapa bulan berselang, kata Ganjar, Indonesia ternyata impor pangan berupa beras, bawang putih, garam, gula, dan bahkan sapi. Ganjar pun mempertanyakan arti penghargaan yang diterimanya. Dia tak setuju bila Indonesia disebut tidak mampu memenuhi produksi pangan dalam negeri sehingga kudu Impor. Menurutnya, hal ini sejatinya disebabkan oleh oknum penimbun.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | AMELIA RAHIMA SARI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANDIKA DWI
Pilihan Editor: Sindir BUMN Karya Bangkrut, Ganjar: Hayo yang Main Siapa Aja?
