Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah di Bali, Poster Ganjar Pranowo Dicopot Satpol PP Diduga di Medan

image-gnews
Cuplikan pencopotan poster Ganjar oleh Satpol PP Medan. Istimewa
Cuplikan pencopotan poster Ganjar oleh Satpol PP Medan. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gambar wajah Calon Presiden Ganjar Pranowo yang terpacak di tiang listrik dicongkel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.  Berdasarkan video yang beredar, terlihat melintas truk bernomor polisi BK 8130 W. Sehingga peristiwa itu diduga terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara. 

Dalam video berdurasi 40 detik yang diterima Tempo pada Sabtu siang, 11 November 2023, anggota Satpol PP tampak mengoyak dan mendongkel poster Ganjar Pranowo dengan linggis. Laki-laki berkaus Satpol PP dengan lengan pendek itu terlihat membersihkan poster-poster tertuliskan Ganjar untuk Semua: Tuanku, ya, Rakyat dari tiang-tiang listrik di jalanan. 

Usai mencongkel poster Ganjar, laki-laki itu berlari kecil dengan tangan kiri memegang poster dan tangan kanan memegang linggis menuju truk yang berjalan pelan untuk diangkut. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Pranowo memberikan konfirmasi atas video tersebut.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dijadwalkan akan memberikan keterangan pada pukul 14.00 di Media Center TPN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, 11 November 2023.  “TPN nanti akan memberikan keterangan soal dugaan tidak netralnya aparat, pencopotan spanduk-spanduk Mas Ganjar di Sumut,” kata Press Secretary Media TPN Ganjar-Mahfud Reinhard Sirait dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu siang. 

Fenomena pencopotan poster Ganjar Pranowo sebelumnya juga terjadi di Bali pada 31 Oktober 2023. Saat itu, banyak baliho dan bendera partai politik terpasang saat presiden Jokow Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja dari Denpasar hingga Gianyar pada Selasa, 31 Oktober kemarin. Jokowi melawat ke tiga titik, yaitu SMKN 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baliho dan bendera PDIP mendominasi dan terpasang dengan jarak hampir tiap satu meter. Baliho Ganjar-Mahfud termasuk yang diturunkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi video dan kabar yang beredar mengenai pencabutan atribut partai politik kurang sesuai dengan fakta. Menurutnya, baliho dan bendera berunsur politik yang terpasang saat kunjungan Jokowi tidak hanya milik PDIP.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” kata Sang Made seperti dikutip dari Kantor Berita Antara. Begitu juga dengan kehadiran TNI dan Polri di beberapa tayangan video penurunan baliho, Sang Made menyebut itu sudah sesuai standar operasional pengamanan RI 1. 

Pilihan Editor: PDIP Akui Sikap Kritis Partai terhadap Jokowi Berdampak pada Pemilih Ganjar-Mahfud

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

26 menit lalu

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

Bambang Soesatyo mengingatkan dalam waktu sekitar lima bulan ke depan, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada rangkaian momentum konstitusional.


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

1 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.


Delegasi World Water Forum Akan Ditunjukkan Ritual Cara Bali Memuliakan Air

1 jam lalu

Wisatawan mancanegara melakukan ritual melukat atau pembersihan diri di Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar, Bali, Rabu, 24 April 2024. Ritual tersebut direncanakan masuk dalam agenda World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Delegasi World Water Forum Akan Ditunjukkan Ritual Cara Bali Memuliakan Air

Pemerintah Provinsi Bali akan mengenalkan kearifan lokal Segara Kerthi dan Tumpek Uye kepada delegasi World Water Forum ke-10


PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

1 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

2 jam lalu

Ilustrasi - Seorang pedagang melayani pembeli di sebuah warung kelontong yang sering juga disebut warungmadura. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/am.
Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.


Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

2 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.


12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

2 jam lalu

Ketua Bappilu PDIP Kota Solo Her Suprabu (dua dari kiri) mendaftarkan diri mengikuti penyaringan dan penjaringan sebagai Wali Kota Solo dari PDIP di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.


12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

2 jam lalu

Ketua Bappilu PDIP Kota Solo Her Suprabu (dua dari kiri) mendaftarkan diri mengikuti penyaringan dan penjaringan sebagai Wali Kota Solo dari PDIP di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.


PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

3 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres


KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

3 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN