TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai soal laporan dugaan nepotisme yang dituduhkan kepadanya dan keluarga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jokowi mengatakan itu proses demokrasi di bidang hukum.
"Ya kita hormati semua proses itu," kata Jokowi saat ditemui di Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ke KPK soal nepotisme mereka.
Koordinator pelapor, Erick S Paat mengatakan kedudukan Anwar Usman sebagai ketua MK sekaligus ketua majelis hakim dalam sidang batasan usia capres-cawapres menjadi dugaan utama kasus nepotisme itu.
“Kemudian dalam setiap permohonan ini presiden dan DPR dipanggil karena berhubungan soal UU. Dalam salah satu permohonan uji materi di MK ini, pemohon menyebutkan nama Gibran. Ada juga permohonan uji materi dilakukan PSI, bahwa kita ketahui Kaesang menjadi Ketua Umum PSI,” kata Erick di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 23 Oktober 2023.
Erick juga menyinggung posisi Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi, yang artinya paman dari Gibran dan Kaesang. Padahal, kata dia, sesuai UU Kekuasaan Kehakiman juga tak dibenarkan jika ketua majelis hakim menjabat sekaligus sebagai ketua MK.
“Itu ketua majelisnya harus mengundurkan diri. Itu tegas. Tapi kenapa ketua MK membiarkan dirinya menjadi ketua majelis hakim. Masa ketua MK tak tahu UU Kekuasaan Kehakiman. Harusnya dengan tegas dari awal menyadari ketakberhakannya,” kata Erick.
Ia mengatakan ada unsur kesengajaan yang dilakukan baik oleh Anwar Usman, Jokowi, Gibran, serta Kaesang. “Laporan sudah diterima KPK. Kita tunggu saja tindak lanjutnya. Kami harap KPK menangkap secepatnya. Kalau lambat akan menimbulkan masalah lagi,” katanya.
Adapun dasar hukum dalam laporannya yakni UUD 1945 ayat 1 dan 3, TAP MPR no 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR no 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU no 18 tahun 2003 tentang advokat.
MK meloloskan syarat Capres-Cawapres pada Pasal 169 huruf q UU No. Tahun 2017. Putusan itu berdasarkan permohonan uji materi Almas Tsaqibbirru, yang membuat siapa pun yang berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 meski belum berusia 40 tahun.
Juru Bicara Ali Fikri mengkonfirmasi perihal adanya laporan terhadap Anwar Usman dan Jokowi soal meloloskan syarat batas usia Capres-Cawapres pada Pasal 169 huruf q UU No Tahun 2017.
Kendati, Ali tak bisa menyampaikan materi dan pihak pelapor, ia mengatakan sudah menerima laporan dari masyarakat.
“Berikutnya sesuai ketentuan kami lakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat dengan analisis dan verifikasi, untuk memastikan apakah memenuhi syarat dan menjadi kewenangan KPK,” kata dia melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Oktober 2023.
Pilihan Editor: Firli Bahuri Diperiksa di Bareskrim Polri, Begini Tanggapan Aktivis Antikorupsi
DANIEL A. FAJRI
