TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Prabowo Subianto, diperkirakan memiliki konsekuensi politik pada hubungan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Relasi Jokowi dan PDIP naik turun dalam beberapa waktu terakhir.
Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengomentari soal perang terbuka Jokowi melawan PDIP. Menurutnya, sejauh ini PDIP masih mengukur seberapa besar efek yang ditimbulkan dari pencalonan Gibran sebagai Cawapres Prabowo.
“Bisa saja PDIP memilih tidak reaksioner dan santai saja,” kata Arya saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 22 Oktober 2023. “Kalau bila terlalu reaktif bisa saja berefek negatif kepada pasangan Ganjar-Mahfud.”
Prabowo, ditemani semua pemimpin partai koalisi pengusungnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Ahad malam 22 Oktober 2023, mendeklarasikan Gibran sebagai bakal cawapresnya. Koalisi Indonesia Maju mencakup Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Garuda.
Publik membaca pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo dalam bentuk dukungan dari Jokowi, dengan timbal balik meneruskan program-program andalannya di pemerintahan kelak nanti terpilih. Apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal batas minimal pencalonan untuk pilpres yang dinilai kontroversial karena memberi jalan bagi dinasti politik Presiden Joko Widodo.
Ketua MK Anwar Usman, tak lain adalah adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. Aturan batas usia capres-cawapres sebelumnya mewajibkan minimal 40 tahun, namun sekarang diperbolehkan lebih muda asal punya pengalaman kepala daerah. Gibran, Walikota Solo berusia 36 tahun, kini bisa maju ke panggung pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo mengatakan sebagai orang tua Gibran tugasnya mendoakan dan merestui. Meskipun demikian, dia menyatakan tak ikut campur dalam pemilihan capres dan cawapres. Dia menyatakan hal itu merupakan kewenangan partai politik.
“Ya orang tua tuh tugasnya mendoakan dan merestui, keputusannya semuanya di dia (Gibran),” kata Jokowi saat menghadiri apel Hari Santri di Surabaya, pada Ahad, 22 Oktober 2023.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto secara retoris menyinggung soal politik yang digerakan oleh kepentingan keluarga dan etika politik dalam menanggapi pencalonan Gibran, kader partainya, dalam Pilpres 2024, melalui Koalisi Indonesia Maju. Namun ia tidak menyampaikan soal status keanggotaan Gibran dan tindakan tegas yang diambil partainya.
"Ketika mandat rakyat bahwa kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara, lalu dibelokkan menjadi ambisi, maka semua wajib bergerak dengan penuh keyakinan. Ganjar-Mahfud MD berpihak pada kebenaran,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 23 Oktober 2023. Ia merujuk pada pasangan calon yang diusung PDIP eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Pilpres 2024.
Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani sebelum pengumuman menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun, ia enggan menjelaskan secara detail status keanggotaannya di PDIP.
Ketika ditemui ditemui awak media di Balai Kota Solo, Senin, 23 Oktober 2023, Gibran juga mengaku telah bertemu dengan Arsjad Rasjid yang saat ini merupakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Ia memang sempat ditawari oleh PDIP untuk masuk tim kampanye Ganjar.
Di tengah ketidakpastian nasibnya di PDIP, Gibran santer diisukan masuk Partai Golkar jelang ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak menjawab secara lugas saat ditanya soal status keanggotan putra Jokowi itu.
“(Yang jelas) Pencalonannya didukung Koalisi Indonesia Maju,” kata Airlangga di Istana Merdeka Senin 23 Oktober 2023. Prabowo - Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Pilihan Editor: TPN-GP Sebut Mahkamah Konstitusi Lampaui Kewenangan Soal Putusan Batasan Usia Capres dan Cawapres
