TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud Md memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai kementeriannya untuk tetap netral dan tidak terlibat politik praktis. Pesan ini Mahfud sampaikan saat memberi arahan dalam apel pada Jumat pagi, 20 Oktober 2023, tepat satu hari setelah ia mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
“Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah,” kata Mahfud Md dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Oktober 2023.
Dalam keterangan yang sama, Mahfud Md menekankan kementeriannya dilarang menggunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Mahfud Md menegaskan, urusan pencalonan adalah tanggung jawab pribadinya, bukan sebagai pejabat.
“Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan instansi pemerintah, agar pemilu berjalan netral," tambah Mahfud dalam arahannya kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan persetujuan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebagai menteri, Mahfud memang diharuskan mengantongi izin dari presiden.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi telah memberikan persetujuan setelah menerima surat permohonan dari Mahfud hari ini, Rabu, 18 Oktober 2023. “Persetujuan presiden tersebut merujuk pada peraturan KPU no. 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden,” kata Ari dalam keterangan singkat melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Pertemuan Mahfud Md dan Jokowi akan diatur sepulangnya presiden dari kunjungan kerja luar negeri pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Mahfud akan membahas khusus mengenai pencalonannya sebagai wakil presiden.
Pilihan Editor: KontraS Ragukan Komitmen Penegakan Hukum dan HAM Cawapres Mahfud Md