TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya meragukan komitmen bakal calon wakil presiden Mahfud Md dalam urusan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Walau memiliki latar belakang dan kedekatan sipil, rekam jejak Mahfud Md di periode kedua pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan kelemahan.
Dimas mengatakan paling tidak ada dua catatan dari KontraS soal Mahfud Md dalam konteks penegakan hukum. Pertama soal penuntasan tragedi Kanjuruhan. Ia menyayangkan pernyataan Mahfud pada 27 Desember 2022, yang menyebut kasus ini bukan pelanggaran HAM berat meski ada 135 korban jiwa.
Baca Juga:
Mahfud Md mengutip pernyataan Komnas HAM yang juga menyebut Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM Berat. “Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dan Mahfud masih lemah menarget aktor intelektual yang bertanggung jawab secara kebijakan atau kewenangan tinggi,” kata Dimas ditemui di kantor KontraS pada Jumat, 20 Oktober 2023.
Koordinator KontraS menyebut catatan kedua lemah Mahfud Md dalam penegakan hukum adalah soal dalam membentuk tim reformasi percepatan hukum. Ia mengatakan ini tidak menghasilkan perubahan struktural atau substansial terhadap pemaknaan percepatan reformasi hukum indonesia.
“Hanya sebatas gimik,” kata Dimas, menerangkan tidak ada cantolan hukum yang jelas dari hasil kerja tim ini sebagai bukti komitmen dari presiden.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati mengatakan Mahfud, yang akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, dikenal sebagai pendekar hukum dan kerap membela rakyat kecil.
Megawati di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2023, mengatakan seharusnya hukum memang tidak boleh terbungkam. Dia yakin kini jika dirinya bersuara soal hukum, ke depannya akan dibela Mahfud.
Pengamat Politik Arya Fernandes mengatakan Mahfud Md akan berperan aktif dalam pemerintahan seandainya ia terpilih jadi wakil presiden. “Saya kira peran Mahfud Md sebagai wapres akan dominan terutama dalam hal isu penegakkan hukum, reformasi hukum,” kata Arya, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), saat dihubungi Tempo pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Arya mengatakan, Mahfud sebagai tokoh senior punya nilai plus soal pengalaman dan pencapaian. Mahfud saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Menteri Pertahanan, hingga Wakil Ketua Badan Legislatif DPR.
KontraS akan memberikan laporan terkait catatan hak asasi manusia para calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024, termasuk terduga pelanggar HAM Prabowo Subianto. Lembaga ini menunggu dokumen lengkap visi-misi semua pasangan calon capres cawapres, kemudian memberikan pembacaan tekstual soal komitmen penegakan hukum pada masing-masing kandidat.
Selain Ganjar-Mahfud, pilpres 2024 akan diikuti oleh Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang juga sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 19 Oktober 2023. Prabowo Subianto belum mengumumkan bakal calon wakil presidennya.
Pilihan Editor: Saat Deklarasi Cawapres, Megawati Sempat 2 Kali Salah Sebut Mahfud MD Jadi Mahmud
