TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menerima undangan sidang pembacaan gugatan Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Rabu siang, 11 Oktober. Putusan untuk gugatan dengan nomor perkara 9/PUU-XXI/2023 itu akan dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin, 16 Oktober 2023.
“Para bacapres (bakal calon presiden) potensial akan hadir,” kata juru bicara PSI, Ariyo Bimmo, saat dihubungi, Rabu 11 Oktober hari ini.
Para bakal calon presiden yang dimaksud Ariyo adalah empat anggota Partai Solidaritas Indonesia, yaitu seperti Dedek Prayudi, Mikhail Gorbachev, Danik Eka Rahmaningtyas, Antony Winza. Keempat nama tersebut juga para pemohon Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 9 Maret 2023.
Sementara itu, ketika ditanya apakah optimis dengan bakal calon presiden dari PSI, sementara ada presidential threshold 20 persen, dia mengatakan yang penting ada peluang untuk mengajukan diri. “Kesempatan mereka tidak tertutup karena belum cukup umur,” kata dia.
Mahkamah Konstitusi disebut-sebut telah selesai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atas permohonan uji materi pasal 169 huruf q Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal in berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun).
Gugatan mengenai batas usia calon wakil presiden di Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) -- kini dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Adapun Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Alasan gugatan, batas usia 35 tahun memberi kesempatan bagi pemimpin muda yang telah memiliki bekal pengalaman untuk maju menjadi orang nomor satu dan dua di republik ini. Para pemohon menilai norma pada pasal 169 bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, jika putusan ini dikabulkan, MK justru menjadi penjaga kepentingan kekuasaan. Padahal, lembaga itu seharusnya menjadi penjaga konstitusi.
Ia pun menilai jika uji materi ini hanyalah untuk memperjuangkan orang, bukan demokrasi. Musababnya, uji materi ini diduga untuk meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini berusia 36 tahun, untuk menjadi calon wakil presiden.
Menurut Refly, harusnya hukum tidak boleh mewadahi kepentingan sempit semacam ini. “Agenda istana masalahnya, kan?” ujar Refly.
Pilihan Editor: Uji Materi Batas Usia Cawapres Disebut untuk Gibran, PSI Klaim Hak Konstitusional Anak Muda
