Mengintip Rusunawa Inklusif untuk Kaum Disabilitas

INFO NASIONAL – Motor dengan sespan—aksesori tambahan pada motor—milik Catur Sigit Nugroho biasa menempati tempat parkir khusus di halaman Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kelapa Gading Timur.  Setiap pagi, setelah memasukkan kursi roda ke dalam sespan, Catur langsung berangkat ke terminal Pulo Gadung. Motornya, ia taruh di tempat penitipan. Kemudian Catur menggunakan bus TransJakarta menuju kantornya di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Semua fasilitas dari rusun hingga naik Transjakarta mudah. Terkadang masalah muncul pas pulang ke rusun. Tempat parkir saya ternyata dipakai orang lain,” cerita Catur kepada Tempo, Selasa, 10 Oktober 2023. Bila demikian, ia terpaksa meminta bantuan petugas keamanan.

Sebagai pengguna kursi roda karena mengalami paraplegia (patah tulang belakang), Catur dan kaum disabilitas lainnya memang mendapat prioritas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semenjak beberapa tahun lalu semakin gencar memberi perhatian kepada Catur dan kelompoknya. Ini sejalan dengan visi misi Jakarta sebagai kota yang inklusif.

Payung hukumnya pun jelas. Tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, masyarakat yang dapat beraktivitas normal wajib mengutamakan kaum disabilitas. Petugas keamanan atau security juga mengikuti standar operasi kerja yang harus memberi kemudahan kepada kaum disabilitas.

“Pihak kemanan di sini selalu membantu. Mereka sangat memahami kami. Bahkan kalau saya pulang, mereka langsung membukakan pintu gerbang,” ucap Osmiyati Afarindra, penghuni Rusun (Rumah Susun) Ujung Menteng, Jalan Irigasi, Cakung, Jakarta Timur.

Selain bantuan petugas, Osmiyati juga bersyukur karena infrastruktur di rusun memberi banyak kemudahan kepada penyandang disabilitas. Mulai dari tempat parkir khusus, kemudian akses ke dalam rusun terdapat jalan menanjak yang landai, serta ramp atau jalur yang memiliki bidang kemiringan melandai dilengkapi besi pegangan di sisi kanan kiri.

“Kamar mandinya luas, tempat tidur sangat baik, sangat menunjang kaum disabilitas,” ujar Osmiyati yang mencari penghasilan dengan berjualan minuman dingin dalam kemasan botol. “Sebagai UMKM, minuman ini saya titip ke warung-warung.”

Jika Osmiyati bersandar pada penghasilan dari berjualan, nasib Catur jauh lebih baik. Bekerja di sebuah kementerian, upah yang ia bawa pulang tiap bulan relatif aman untuk membayar uang sewa rusun sebesar Rp 760 ribu per bulan. Pengeluaran rutin lainnya untuk membayar tagihan listrik 1.300 watt, air PAM, dan gas untuk memasak.

Walau demikian, sebagai penggiat di komunitas Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN), Catur berupaya memperjuangkan agar Pemprov DKI memberi tambahan bantuan berupa keringanan uang sewa rusun. “Saya berharap setidaknya dapat potongan 50 persen. Karena umumnya disabilitas bekerja di sektor non-formal, penghasilannya tidak tetap,” kata dia.

Catur mengungkapkan, berbagai biaya tambahan yang harus diusahakan kaum disabilitas seperti dirinya antara lain membeli bantalan untuk alas duduk di kursi roda serta kateter. “Harga kateter yang sekali pakai Rp 15.000. Kalau satu hari buang air kecil lima kali sudah terbayang biaya yang dibutuhkan selama sebulan,” ungkapnya.

Bagaimanapun, ia sangat bersyukur perhatian Pemprov DKI terhadap kaum disabilitas sangat besar. Selama pandemi, ia dan rekan-rekannya kerap mendapat bantuan sosial pangan. Sekarang pun usulannya terkait pembagian lantai hunian untuk disabilitas di rusunawa telah diterapkan oleh Pemprov DKI.

“Jadi untuk disabilitas menggunakan kursi roda berada di lantai dasar. Kalau disabilitas lainnya seperti netra yang masih bisa jalan dapat menempati lantai atas,” tutur pria berkacamata ini.

Keberadaan rusunawa yang ramah disabilitas, Catur melanjutkan, merupakan jawaban dari berbagai kesulitan yang pernah ia alami. Terutama terkait kesulitan mencari rumah tapak kontrakan yang ramah disabilitas. Selain akses yang menyulitkan, harganya pun tergolong mahal. “Saya pernah mengontrak rumah dengan sistem sewa per tahun di kawasan Pondok Bambu (Jakarta Timur) bersama delapan teman. Setelah dibagi rata, setiap orang harus membayar dua juta rupiah per bulan. Berat sekali, saat itu saya masih kerja serabutan,” paparnya.

Senada, Osmiyati mengutarakan masalah serupa. “Untuk mencari tempat yang aksesnya mudah untuk disabilitas itu sangat susah. Apalagi kalau mengontrak, menyewa,” keluhnya. Alhasil, Osmiyati merasa betah tinggal di rusun. “Sudah hampir satu tahun tinggal di sini,” tambahnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (DPRKP) memang terus berupaya menyiapkan hunian yang layak untuk berbagai golongan masyarakat, termasuk lansia dan kaum disabilitas. Hingga 2023 terdapat 94 unit hunian disabilitas di 29 rusunawa yang tersebar di Jakarta.

Beberapa contoh rusunawa yang memiliki fasilitas untuk disabilitas antara lain Rusunawa Tambora yang menyediakan sarana huruf Braile pada tombol elevator dan railing elevator. Serupa dengan fasilitas di Rusunawa Karang Anyar. Sedangkan di Rusunawa Pengadegan juga tersedia ramp, guiding block, hingga toilet umum yang khusus untuk disabilitas.

Pelaksana tugas (Plt) DPRKP Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut dalam rilisnya, per 9 Oktober 2023 masih terdapat 26 hunian yang kosong dan terbagi di delapan rusunawa, yakni Rusunawa Padat Karya (2 unit) Rusunawa Kelapa Gading Timur (1 unit), Rusunawa Nagrak (3 unit), Rusunawa Daan Mogot (4 unit), Rusunawa Tegal Alur (1 unit), Rusunawa Cakung Barat (3 unit), Rusunawa PIK Pulo Gadung (4 unit), dan Rusunawa PIK Pulo Gadung Tahap II (8 unit).

Artinya, masih terdapat kesempatan pada kaum disabilitas yang ingin menyewa di rusunawa. Bagi yang berminat, pastikan sanggup memenuhi 13 persyaratan ini:

1. Termasuk Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Memiliki E-KTP dan KK DKI Jakarta serta NPWP yang masih berlaku;
3. Pemohon merupakan Kepala Keluarga sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
4. Sudah menikah dibuktikan dengan Surat Nikah/dokumen yang dipersamakan;
5. Tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan PM-1 dari Kelurahan Setempat;
6. Sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biaya air, dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan;
7. Menyertakan Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan bermaterai dari Pemohon dengan Mengetahui Ketua RT/RW sesuai KTP domisili asal;
8. Menyertakan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar;
9. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang masih berlaku;
10. Bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi yang berwenang;
11. Telah lolos verifikasi pendataan dengan instansi terkait;
12. Memiliki rekening Bank DKI;
13. Bersedia mendepositkan jaminan sebesar 3x tarif sewa bulanan (melalui rekening tabungan Bank DKI pemohon setelah ditetapkan sebagai calon penghuni rusunawa).

(*)