TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan untuk menciptakan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas. Hal itu dia ungkapkan dalam pidato pembukaan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang digelar di Makassar pada hari ini, Selasa, 10 Oktober 2023.
"Kita masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, menghilangkan berbagai hambatan yang mereka hadapi, memfasilitasi partisipasi mereka di berbagai bidang, dan menerapkan pendekatan siklus hidup dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," kata Risma.
Mengutip laporan badan kesehatan dunia WHO, Risma menyatakan spektrum disabilitas saat ini semakin luas. Tak hanya dimensi yang dapat mengganggu fungsi dan struktur tubuh dan membatasi aktivitas sehari-hari, spektrum disabilitas saat ini juga mencangkup hambatan dalam berpartisipasi dalam masyarakat.
Karena itu, menurut Risma, perlu perluasan program dan tindakan kolaboratif.
Mantan Wali Kota Surabaya itu juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok rentan dan bagian dari populasi termiskin. Mereka juga dinilai sangat rentan terhadap dampak buruk selama gejolak sosial, menjadi korban eksploitasi, kekerasan dalam konflik, bencana alam, dan krisis sosial.
"Karena itu, penegakan hak-hak dasar individu penyandang disabilitas adalah hal yang paling penting," ujar Risma.
Ajakan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu pun mengajak semua negara ASEAN untuk fokus menciptakan masyarakat yang inklusif. Dia mengatakan para penyandang disabilitas memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Mereka mempunyai hak untuk dilindungi dari ancaman seperti pengabaian, pengurungan, pelembagaan, dan isolasi.
"Selain itu, mereka mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi, penyiksaan, perlakuan kejam, dan praktik tidak manusiawi. Semua ini harus menjadi fokus utama kita
dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu," kata dia.
Langkah Indonesia untuk menciptakan masyarakat inklusif
Di Indonesia, Risma menyatakan bahwa langkah-langkah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif itu telah terwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Menurut dia, rencana aksi tersebut telah menjamin berbagai hak kepada para 22,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia.
"Seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, hak-hak sipil, kesetaraan di depan hukum, dan sosial. Hak kesejahteraan," kata dia.
Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang dibuka Menteri Sosial Tri Rismaharini ini akan digelar hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Forum ini diikuti oleh Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. Selain itu ada juga delegasi dari beberapa negara selain negara ASEAN seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris.
