TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial Tri Rismaharini membuka Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang digelar di Makassar pada hari ini, Selasa, 10 Oktober 2023. Dalam pidatonya, Risma membeberkan sejumlah kesuksesan Indonesia dalam menciptakan inklusifitas bagi penyandang disabilitas.
Dalam satu dekade terakhir, Risma menyatakan pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dan mendorong inklusi bagi penyandang disabilitas. Kemajuan ini , menurut Risma, terlihat melalui integrasi hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan berkelanjutan dan tujuan internasional lainnya.
"Di Indonesia inklusi disabilitas menduduki peringkat terbesar dalam rencana aksi nasional penyandang disabilitas yang mengatur mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesetaraan hak di depan hukum serta kesejahteraan sosial," kara Risma.
Kemajuan tersebut tak lepas dari pembentukan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menyatakan pembentukan UU tersebut merupakan mandat dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.
Undang-undang itu, menurut Risma, merupakan komitmen tertulis pemerintah untuk menjamin penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sekitar 22,9 juta warga penyandang disabilitas di seluruh sektor pembangunan.
Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas
Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mencontohkan sejumlah pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas setelah pembentukan UU tersebut. Misalnya dalam bidang pendidikan, Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk bersekolah di sekolah reguler. Selain itu, Risma juga menyatakan terjadi peningkatan jumlah sekolah inklusif secara signifikan setelah pembentukan undang-undang tersebut.
"Jumlah sekolah inklusif di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan tumbuh dari 2.610 pada tahun 2015 menjadi 28.778 pada tahun 2020," kata Risma.
Meskipun demikian, Risma mengakui masih adanya tantangan yang harus diselesaikan Indonesia untuk benar-benar memberikan pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Menurut dia, Indonesia masih kekurangan tenaga pendidik yang memadai.
"Kurang dari 13 persen sekolah inklusif yang memiliki tenaga pendidik yang terlatih untuk pendidikan inklusif," kata Risma.
Selain itu, dia pun menyatakan Indonesia masih memiliki keterbatasan lainya. Misalnya, sekolah inklusif yang ada masih memiliki keterbatasan terhadap fasilitas dan akses alat bantu yang untuk memberikan pengajaran, kemampuan memberikan materi soal kemandirian atau intrapernership, dan lain sebagainya.
Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang dibuka Mensos Tri Rismaharini ini akan digelar hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Forum ini diikuti oleh Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. Selain itu ada juga delegasi dari beberapa negara lainnya seperti Cina, Jepang dan Amerika Serikat.
