TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengatakan pihaknya belum melakukan pencekalan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya, hingga saat ini Ditjen Imigrasi belum menerima permintaan pencekalan.
"Tidak ada permintaan cegah tangkal (cekal) kepada Pak Mentan," kata Silmy Karim di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Syahrul diduga terjerat kasus dugaan gratifiksi. Pekan lalu, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Politikus Partai NasDem tersebut diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke Eropa sejak 24 September 2023. Syahrul awalnya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 1 Oktober lalu, akan tetapi hingga saat ini dia masih berada di luar negeri.
Imigrasi tak tahu soal rencana kepulangan Syahrul Yasin Limpo
Silmy memastikan bahwa Yasin Limpo belum masuk ke wilayah Indonesia. Silmy juga mengatakan pihaknya tidak melakukan koordinasi soal rencana kepulangan Yasin Limpo. Menurut dia, hal tersebut karena kasus dugaan gratifikasi menteri pertanian itu tidak ditangani Ditjen Imigrasi.
"Kita tidak dalam hal berkoordinasi kapan pulang. Karena yang menyidik kasusnya kan bukan imigrasi, tapi KPK," ujar Silmy.
Silmy pun mengatakan pihaknya tidak memiliki informasi resmi ketika ditanya terkait kabar rencana kepulangan Yasin Limpo pada Kamis, 5 Oktober 2023. "Secara resmi tidak," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan belum ada kabar dari Syahrul usai perjalanan dinas di Eropa. Harvick menyatakan pihaknya juga sedang mencari keberadaan.
“Jadi sampai hari ini kami terus mencari keberadaan Pak Menteri. Karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar,” kata Harvick saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Selanjutnya, KPK temukan uang Rp 30 miliar dan 12 pucuk senjata
