Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Tragedi Kanjuruhan, KontraS Sebut Penyelesaian Kasus Jauh dari Kata Tuntas

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Devi Athok Yulfitri, 44 tahun, berdoa di pintu 13 stadion Kanjuruhan, Kepanjen, 1 Oktober 2023. Ia kehilangan dua putri dan bekas istri dalam tragedi Kanjuruhan setahun lalu. | TEMPO/ Eko Widianto
Devi Athok Yulfitri, 44 tahun, berdoa di pintu 13 stadion Kanjuruhan, Kepanjen, 1 Oktober 2023. Ia kehilangan dua putri dan bekas istri dalam tragedi Kanjuruhan setahun lalu. | TEMPO/ Eko Widianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan aksi peringatan satu tahun Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 135 orang, Ahad, 1 Oktober 2023. 

KontraS melakukan peragaan tujuh pejabat publik menggunakan seragam wasit. Mereka memiliki peran dalam penegakan hukum namun dinilai gagal melaksanakan tanggung jawabnya. Ketujuh pejabat itu ialah Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud Md, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Eks Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Eks CEO Arema FC Iwan Budianto & Presiden FIFA Gianni Infantino.

“Peringatan 1 tahun Tragedi Kanjuruhan merupakan penanda penyelesaian kasus Kanjuruhan masih jauh dari kata tuntas dan final. Ada banyak hutang negara atas rasa keadilan bagi keluarga korban yang belum tunai, termasuk memberikan hukuman bagi para pelaku,” kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, melalui pernyataan tertulisnya, Selasa, 2 Oktober 2023.

Menurut dia, alih-alih melaksanakan kewajiban dan menunaikan tanggung jawab kepada keluarga korban, para pemangku kebijakan termasuk Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ketua PSSI, serta Kapolri malah mengalihkan tanggungjawab dalam kewenangan penuntasan tragedi Kanjuruhan. 

“Ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa tragedi kemanusiaan tidak pernah serius dituntaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Dimas, selama satu tahun ke belakang, sejumlah organisasi maysrakat sipil turut memperjuangkan keluarga korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK). Tujuannya agar mereka mendapatkan keadilan yang direnggut oleh negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dalam peristiwa itu secara jelas menggambarkan penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force), serta tindakan brutalitas aparat keamanan yang dipertontonkan oleh aparat keamanan (TNI-Polri) dalam tragedi tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti penggunaan gas air mata yang dinilai serampangan. Akibatnya ratusan orang mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Hal itu, kata dia, menegaskan belum terinternalisasikannya prinsip HAM secara mendasar ke institusi Polri sebagaimana amanat Reformasi Kepolisian maupun TNI. 

“Kami melihat bahwa negara kian tidak bertanggung jawab negara atas Tragedi Kanjuruhan. Ini dapat dilihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap remeh Tragedi Kanjuruhan pada Februari 2023 lalu. Negara abai dalam memberikan rasa keadilan sepenuhnya terhadap keluarga korban Tragedi Kanjuruhan,” katanya.

Pilihan Editor: Jokowi Khawatir Soal Ketahanan Pangan, Ini Wacana Swasembada Pangan Orde Lama Lewat Rencana Kasimo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

7 hari lalu

Kondisi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care melaporkan adanya temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Teguh Rencana yang kini menjadi tersangka setelah terjaring OTT KPK. Dok. Migrant Care
Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

Tim Advokasi Penegakan HAM mengungkap daftar kejanggalan dalam persidangan eks Bupati Langkat di kasus kerangkeng manusia.


Sejumlah Kasus Penyiksaan oleh Anggota Polri, dari Kematian Dul Kosim hingga I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 3 Hari

10 hari lalu

Suasana penemuan mayat Dul Kosim, korban penganiayaan berujung maut oleh polisi yang dibuang ke jurang di wilayah Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada 24 Juli 2023. Sumber: Istimewa
Sejumlah Kasus Penyiksaan oleh Anggota Polri, dari Kematian Dul Kosim hingga I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 3 Hari

I Wayan Suparta, warga Klungkung, Bali, mengaku menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan perampasan oleh anggota Polres Klungkung, selama 3 hari.


Kapolda Sumbar Siap Hadapi Laporan LBH Padang ke Divisi Propam soal Kematian AM

15 hari lalu

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono saat Konferensi Pers pada Minggu 23 Juni 2024 terkait kematian Afit Maulana bocah 13 tahun. TEMPO/Fachri Hamzah.
Kapolda Sumbar Siap Hadapi Laporan LBH Padang ke Divisi Propam soal Kematian AM

LBH Padang dan KontraS melaporkan Polda Sumbar ke Divisi Propam Mabes Polri terkait penanganan kematian bocah AM di Jembatan Kuranji


Polda Sumbar dan Pihak Keluarga Beda Versi Penyebab Kematian Afif Maulana Bocah 13 Tahun

17 hari lalu

Kuasa hukum Keluarga korban penyiksaan berujung kematian anak berstatus pelajar SMP (AM, 13) Direktur LBH Padang, Indira Suryani bersama YLBHI, KontraS, dan organisasi masyarakat sipil (tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Kepolisian lainnya) saat menyampaikan update temuan dan proses advokasi kasus terkait di Gedung YLBHI Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. LBH Padang memiliki banyak temuan, termasuk saksi-saksi yang sampai saat sekarang tidak/belum diperiksa oleh kepolisian. TEMPO/Subekti.
Polda Sumbar dan Pihak Keluarga Beda Versi Penyebab Kematian Afif Maulana Bocah 13 Tahun

Penyebab kematian Afif Maulana bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji, Padang beda versi antara Polda Sumbar dan keluarga.


KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

18 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

KontraS mencatat setidaknya terdapat 52 peristiwa kekerasan dalam sektor SDA dan agraria yang dilakukan oleh pihak kepolisian


Kasus Kematian Afif Maulana, KontraS Minta Komnas HAM Proaktif

18 hari lalu

Tim LBH Padang dan orang tua Afif Maulana datang ke Komnas HAM untuk memberikan keterangan kematian Afif Maulana yang diduga kuat akibat disiksa anggota polisi Polda Sumatera Barat, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Istimewa
Kasus Kematian Afif Maulana, KontraS Minta Komnas HAM Proaktif

KontraS menilai perkembangan kasus Afif Maulana janggal dan meminta Komnas HAM prpaktif mengusut dugaan penganiayaan terhadap bocah berusia 13 tahun itu.


Catat 641 Peristiwa Kekerasan Melibatkan Polisi, KontraS: Angkanya Bisa lebih Besar

18 hari lalu

Presiden Jokowi naik jip All Terrain Assault Vehicle (ATAV) saat menjadi inspektur HUT ke-78 Bhayangkara di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Catat 641 Peristiwa Kekerasan Melibatkan Polisi, KontraS: Angkanya Bisa lebih Besar

KontraS menyatakan angka kekerasan oleh anggota kepolisian bisa lebih besar dari catatan mereka.


Polisi Terbanyak Melakukan Penyiksaan, Disusul Tentara dan Sipir

22 hari lalu

Demo Hari Anti Penyiksaan Dunia dan solidaritas terhadap bocah 13 tahun yang ditemukan meninggal di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Bocah tersebut diduga tewas akibat mendapatkan penyiksaan dari polisi. TEMPO/Fachri Hamzah.
Polisi Terbanyak Melakukan Penyiksaan, Disusul Tentara dan Sipir

Penelitian Kontras menunjukkan jumlah kasus penyiksaan terus meningkat. Polisi yang paling banyak melakukan, disusul tentara dan sipir.


Data KontraS: Polisi Menjadi Institusi yang Sering Melakukan Penyiksaan, Terbanyak di Polres

23 hari lalu

Keluarga Afif Maulana, turut hadir dalam aksi  Serbu Polda Sumbar yang diadakan LBH Padang dan mahasiswa di depan Polda Sumbar pada Rabu 26 Juni 2024. TEMPO/Tiara Juwita
Data KontraS: Polisi Menjadi Institusi yang Sering Melakukan Penyiksaan, Terbanyak di Polres

Data KontraS menunjukan Kepolisian menempati urutan teratas dalam melakukan penyiksaan.


Napi Pembunuhan Vina Mengaku Korban Salah Tangkap Polisi, Berikut Sederet Kasus Salah Tangkap

53 hari lalu

Mantan pengamen korban salah tangkap pihak kepolisian, Agra (kanan), Fatahillah (tengah), dan Fikri menjalani sidang praperadilan korban salah tangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019. Tiga dari empat korban tersebut menuntut agar Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta maaf dan menyatakan mereka telah melakukan salah tangkap, salah proses, dan penyiksaan terhadap para anak-anak pengamen Cipulir. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Napi Pembunuhan Vina Mengaku Korban Salah Tangkap Polisi, Berikut Sederet Kasus Salah Tangkap

Eks napi kasus Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ini deretan kasus salah tangkap polisi.