INFO NASIONAL - Kabupaten Kediri menjadi salah satu dari enam daerah di Jawa Timur yang mengikuti verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional tahun 2023 untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa.
Didampingi jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pertemuan bersama tim verifikator nasional, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan kondisi yang saat ini terus digenjot Pemkab Kediri.
Dia mencontohkan, terkait capaian Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan, hingga September 2023 capaian Kabupaten Kediri 94,2 persen. Pihaknya menargetkan 2024, capaian ODF 100 persen.
"Artinya kurang 5,8 persen lagi Kabupaten Kediri telah ODF dan saya minta jajaran di Pemkab kekurangan ini bisa cepat diselesaikan," katanya dalam pertemuan di Ruang Pamenang, Pemkab Kediri, Rabu, 20 September 2023.
Mas Dhito mengungkapkan ketika target prosentase angka tersebut terpenuhi, pihaknya berharap capaian ODF sesuai dengan realita di lapangan.
Kemudian, capaian Universal Health Coverage (UHC) atau kepastian penberian jaminan kesehatan bagi masyarakat saat ini pada angka 87 persen dan ditargetkan tahun 2024 telah mencapai 95 persen.
"Kami berharap bisa menjadi kabupaten sehat yang benar-benar sehat, tidak hanya persoalan kinerjanya," tuturnya.
Selain dua hal yang dicontohkan Mas Dhito tersebut, dalam pertemuan itu dibeberkan pula upaya yang dilakukan Pemkab Kediri untuk memenuhi sembilan tatanan yang menjadi indikator KKS.
Sembilan tatanan itu yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan.
Kemudian, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, dan tatanan pencegahan dan penanganan bencana. Mendukung verifikasi, Kabupaten Kediri menyediakan 14 lokasi titik pantau yang mewakili 9 tatanan tersebut.
Perwakilan Tim Verifikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Evan Fardianto menyampaikan, setelah melakukan pendalaman dokumen, kedatangan ke Kabupaten Kediri untuk verifikasi lapangan terkait dokumen yang diberikan.
"Tujuan kami untuk melihat langsung lokus-lokus yang telah ditentukan," urainya.
Tim Verifikator nasional untuk menilai KKS itu terdiri dari 42 kementerian dan lembaga yang dibagi dalam beberapa kelompok. Pihaknya meyakini, pemenuhan sembilan tatanan yang ditentukan itu hasil koordinasi semua OPD di Kabupaten Kediri.
Penghargaan KKS tingkat nasional terus dilakukan dua tahun sekali pada tahun ganjil. Evan berharap kedepan pada di 2025 apa Kabupaten Kediri dapat mengajukan perhargaan yang lebih tinggi yakni Swasti Saba Wiwerda.
"Kami mengapresiasi atas perjuangan keras Mas Bupati, tim, forum dan masyarakat (Kabupaten Kediri) untuk memenuhi semua tatanan-tatanan," tandasnya.(*)
