Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa 'September Hitam' di Gedung Sate: Soal Pulau Rempang dan Dago Elos

image-gnews
Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan tema September Hitam di depan Gedung Sate, Kota Bandung, 29 September 2023. Demonstrasi mahasiswa itu menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan negara bertajuk ‘September Hitam.

Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari 21 kampus di Jawa Barat. Mereka menyoroti masalah di Pulau Rempang dan Dago Elos

Salah satu massa aksi dari Unpad Iqbal Dimas Satrio mengungkapkan beberapa keresahan tentang pelanggara HAM yang terjadi. “Di era kepimpinan Jokowi pelanggaran HAM justru bertambah bukan berkurang. Terbaru di Rempang dan paling dekat di Jawa Barat terjadi di Dago Elos,” kata Iqbal, kepada Tempo, Jumat, 29 September 2023.

Saat demonstrasi di depan Gedung Sate tersebut, beberapa polisi dan aparat keamanan sudah memasangi area depan Gedung Sate dengan pagar berduri. Selain itu, Jalan Diponegoro sementara ditutup.

Beberapa massa aksi mulai berorasi dan membuat lingkaran di depan Gedung Sate. Sejumlah warga yang sedang melakukan olahraga di Gasibu depan Gedung Sate juga nampak melihat massa aksi yang tengah berorasi dan melakukan aksi teatrikal.

Kordinator lapangan aksi Mahasiswa Jawa Barat, Arya Pradana mengatakan bahwa aksi ini membawa lima poin tuntutan. “Pertama, kami menuntut Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM melalui proses Yudisial. Kedua, kami menuntut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat untuk membuat Pakta Integritas terkait pelayanan yang lebih humanis, berpihak pada rakyat, dan mewujdukan penegakan demokrasi serta HAM,” kata Arya.

Selain itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadajaran (BEM Kema Unpad) yang tergabung dalam massa aksi juga menuntut dan mengkritik penunjukkan PJ atau Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. “Bey Machmudin ditunjuk secara tidak transparan dan tidak demokratis. Kami mahasiswa kecewa dia ditunjuk sebagai PJ Gubernur Jawa Barat,” kata Haekal.

Massa aksi menuntut PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin untuk berpihak kepada warga Dago Elos dan pedagang Pasar Banjaran yang mengalami kekerasan dan represifitas aparat dalam konflik sengketa lahan. “Kami menuntut sikap tegas PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin untuk menyuarakan solidaritas kepada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan oleh aparat. Terutama di Dago Elos, pedagang Pasar Banjaran, dan masyarakat yang tergusur di Rempang,” kata Arya.

Selain menuntut soal penyelesaian pelanggaran HAM, massa aksi juga menuntut agar PJ Gubernur Bey Machmudin agar segera menyelesaikan permasalahan sampah di Jawa Barat.

Pilihan Editor: Anggota MPR Ajak Mahasiswa Berani Tampil jadi Pemimpin Nasional

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

1 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

KontraS merilis Catatan HUT TNI 2024, mengungkap 64 peristiwa kekerasan oleh TNI terhadap warga sipil dalam setahun terakhir.


Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

"Pemeriksaan dilakukan di Diklat PUPR Jalan Jawa, Kota Bandung, Jawa Barat," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Penyuluhan Hukum dan HAM ke Prajurit

2 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ditemui seusai menggelar doa bersama dengan anak yatim-piatu menjelang HUT ke-79 TNI, di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Tempo/Novali Panji
Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Penyuluhan Hukum dan HAM ke Prajurit

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, meminta komandan satuan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM) ke prajurit TNI.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


BMKG: Dasarian Awal Oktober, Mayoritas Daerah Jawa Barat Hujan Intensitas Rendah

4 hari lalu

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengamati alat pengukur durasi penyinaran matahari (Campbell Stokes) di Taman Alat Cuaca BMKG Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung hingga akhir Oktober dan awal musim hujan terjadi pada awal November 2023. Tempo/Tony Hartawan
BMKG: Dasarian Awal Oktober, Mayoritas Daerah Jawa Barat Hujan Intensitas Rendah

BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat akan hujan dengan intensitas rendah selama dasarian atau sepuluh hari pertama Oktober 2024.


BMKG Prediksi Jawa Barat Terus Diguyur Hujan Pekan Ini, Sebarannya Tidak Merata

6 hari lalu

Ilustrasi Ramalan Cuaca. fishershypnosis.com
BMKG Prediksi Jawa Barat Terus Diguyur Hujan Pekan Ini, Sebarannya Tidak Merata

BMKG mendeteksi potensi hujan petir dan angin kencang di beberapa daerah di Jawa Barat menjelang akhir pekan ini.


Cerita Mahfud Md Pernah Tangani Kasus Pemalsuan Akta Notaris yang Dibekingi Pejabat

8 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Cerita Mahfud Md Pernah Tangani Kasus Pemalsuan Akta Notaris yang Dibekingi Pejabat

Menurut Mahfud Md, akta notaris yang dipalsukan itu berhasil mendapatkan tempat di pengadilan dan dinyatakan sah secara hukum.


Mahfud Md Bilang Masih Ada Harapan untuk Perlindungan HAM di Indonesia

8 hari lalu

Dirjen Kemenkumham Dhahana Putra, eks Menkopolhukam Mahfud MD dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di acara Peluncuran dan Diseminasi Hasil Riset
Mahfud Md Bilang Masih Ada Harapan untuk Perlindungan HAM di Indonesia

Kata Mahfud Md, angka pembela HAM yang dilindungi oleh negara memang tidak sebanding dengan jumlah kriminalisasi yang mereka rasakan di lapangan.


Mahfud Md Sebut Ada Bekingan dari Atas untuk Kasus Kriminalisasi Pembela HAM

8 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Mahfud Md Sebut Ada Bekingan dari Atas untuk Kasus Kriminalisasi Pembela HAM

Secara umum, kata Mahfud Md, pelanggaran HAM terjadi jika ada sebuah kepentingan yang diganggu.