Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi V Minta Pemerintah Pusat dan Pemda Sinergi Atasi Krisis Air

image-gnews
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Foto : Dok/Man
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Foto : Dok/Man
Iklan

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan krisis air. Menurutnya, dengan menyiapkan langkah jangka panjang, Pemerintah Pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.

"Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah," kata Iwan Aras, Senin, 25 September 2023.

Selain teknologi pemurnian air, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan Pemerintah. Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan Aras mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal. 

“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iwan Aras juga menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.

"Selain itu penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional," kata Iwan Aras.

Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan, ketidaktersediaan air bersih yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular yang terkait dengan air. Penyakit tersebut seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.

"Masyarakat dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah yang paling rentan terhadap penyakit-penyakit ini. Karena itu, prioritas utama Pemerintah haruslah melibatkan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman krisis air bersih. Salah satunya dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan air,” ujarnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan-Panglima TNI : Kembalikan Swasembada Pangan dan Optimasi Lahan Tidur

11 jam lalu

Mentan-Panglima TNI : Kembalikan Swasembada Pangan dan Optimasi Lahan Tidur

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Panglima TNI Agus Subiyanto melakukan penandatangan Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian.


BRI Berdayakan UMKM Masuk Pasar Global

12 jam lalu

BRI Berdayakan UMKM Masuk Pasar Global

BRI kembali menyelenggarakan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR menjelang hari ulang tahun yang ke-128.


Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

14 jam lalu

Irjen Kemenkumham Pastikan Ujian PPPK Berjalan dengan Lancar

Kemenkumham, Razilu memantau langsung jalannya seleksi kompetensi teknis tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Akan Rugikan Hakim Konstitusi

14 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa para Sahabat Muda Mahfud saat menghadiri pertemuan di Posko Teuku Umar no 9, Menteng, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Akan Rugikan Hakim Konstitusi

Mahfud Md menyatakan pemerintah belum sepakat soal poin-poin yang diusulkan DPR RI dalam revisi UU MK.


Penyerahan DIPA &TKD APBN 2024 Secara Digital

15 jam lalu

Penyerahan DIPA &TKD APBN 2024 Secara Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemani Presiden Joko Widodo dalam seremoni digital penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


PNM Percaya Pendampingan Nasabah Solusi Kredit Macet Pelaku UMKM

15 jam lalu

PNM Percaya Pendampingan Nasabah Solusi Kredit Macet Pelaku UMKM

UMKM di Indonesia dikenal sebagai penggerak perekonomian bangsa. Terbukti setiap krisis ekonomi UMKM tetapi menjadi penyangga ekonomi kita.


Biografi Jokowi Karya Dirut PLN Diluncurkan di Dubai Dalam Bahasa Arab

15 jam lalu

Biografi Jokowi Karya Dirut PLN Diluncurkan di Dubai Dalam Bahasa Arab

Jadi Inspirasi, Biografi Jokowi Karya Dirut PLN Diluncurkan di Dubai Dalam Bahasa Arab


Berbahasa Luhur dan Beragama Maslahat

15 jam lalu

Berbahasa Luhur dan Beragama Maslahat

Patutlah bersyukur atas penetapan bahasa Indonesia baru-baru ini sebagai bahasa persidangan di forum UNESCO.


Jokowi Pertanyakan Kepentingan Agus Rahardjo Singgung soal Intervensi KPK

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember. TEMPO/Subekti.
Jokowi Pertanyakan Kepentingan Agus Rahardjo Singgung soal Intervensi KPK

Jokowi mengatakan telah menyampaikan pada 2017 bahwa Setya Novanto harus mengikuti proses hukum.


BNI Dorong Pengembangan Segmen UMKM

1 hari lalu

BNI Dorong Pengembangan Segmen UMKM

Optimalkan Momentum Akhir Tahun, BNI Dorong Pengembangan Segmen UMKM