TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera belum mempersiapkan diri untuk menghadapi rencana percepatan jadwal Pilkada 2024. Anggota DPR RI Fraksi PKS Teddy Setiadi menyatakan pihaknya masih harus mengkaji rencana perubahan itu.
"Belum sih. Kami belum kaji itu. Kami lihat sambil berjalan dulu," kata Teddy melalui sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 21 September 2023.
Teddy menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan aspek yuridis dan tingkat kebutuhan dari rencana ini. "Mendesak atau tidak untuk direvisi. Kalau dari yang disampaikan Mendagri, memang ada beberapa hal logis yang harus dilihat," ujar Teddy.
Di sisi lain, Teddy menilai perlu dipikirkan soal memungkinkan atau tidaknya dilakukan percepatan. Ia menilai pertimbangan tidak hanya keserentakan pelantikan, tetapi juga keselarasan RPJMN.
"Keserentakan pelantikan saya pikir bagus saja. Tapi bukan cuma pelantikan, presiden terpilih nanti harus menentukan RPJMN untuk diturunkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun teknis, hal-hal ini harus dirujuk. Tidak bisa tabrak-tabrakan," ujar Teddy.
Meski belum mempersiapkan diri, Teddy mengimbau penyelenggara Pemilu untuk mengadakan simulasi terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, diperlukan supaya masyarakat tidak terkejut.
"Kami paham, walaupun PKS belum mempersiapkan diri kalau jadwal Pilkada 2024 dimajukan. Kami mengimbau supaya diadakan simulasi supaya masyarakat tidak kaget, termasuk tahapan-tahapannya," kata Teddy.
Untuk mencapai kesepakatan memajukan jadwal Pilkada, Teddy menilai Presiden perlu rapat terlebih dahulu dengan DPR untuk membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada 2024 dimajukan dari November menjadi September. Hal ini, menurut Tito, diperlukan untuk menghindari kekosongan jabatan pada 1 Januari 2024.
Pilihan Editor: Soal Laporan MAKI ke Dewas KPK, Alexander Marwata: Enggak Bermutu
