TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman uang pengganti terhadap bos PT Darmex Group dan PT Duta Palma, Surya Darmadi menjadi hanya Rp 2 triliun. Surya dalam putusan ditingkat pertama dan banding diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 triliun.
Keputusan itu dikeluarkan MA pada Selasa kemarin, 19 September 2023. Ketua majelis pada putusan ini adalah Dwiarso Budi Santiarto. Lalu, anggota majelis Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana. Selain itu, panitera pengganti Widyatinsri Kuncoro Yakti.
Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi memperberat pidana penjara Surya Darmadi menjadi 16 tahun penjara. Hukuman itu lebih berat satu tahun dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Tolak perbaikan pidana menjadi pidana penjara 16 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Uang pengganti Rp2.238.274.248.234,00 subsider 5 tahun penjara," demikian bunyi putusan yang dilansir laman MA, pada Selasa, 19 September 2023.
Perjalanan kasus Surya Darmadi
Surya Darmadi merupakan terdakwa kasus korupsi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, seta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Total lahan yang dikuasai empat perusahaan itu mencapai lebih dari 37 ribu hektare.
Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan.
Selanjutnya, seret bupati hingga gubernur
