TEMPO.CO, Jakarta - Pada Sabtu, 16 September lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku memiliki data intelijen partai politik. Data itu didapatkan dari kepolisian, tentara maupun badan mata-mata negara. Berdasarkan data intelijen itu, Jokowi mengetahui arah partai.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat.
Selain Jokowi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD pernah pula menyatakan memiliki data intelijen. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini mengaku tiap pekan mendapatkan laporan intelijen dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Pernyataan itu diungkapkan saat rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu, 29 Maret 2023.
Rapat tersebut digelar untuk meluruskan tudingan Mahfud MD yang menyebut ada dugaan pencucian uang Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Tudingan yang dilayangkan itu berdasarkan laporan intelijen dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut ada peluang ancaman pidana.
Pasalnya, Ivan melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud. Menurutnya, sikap Ivan memberikan laporan kepada Mahfud tidak berdasar. Dia juga menyebutkan bahwa membocorkan informasi intelijen bisa dipidana empat tahun penjara. Saat memberikan pemaparan dalam rapat, Mahfud turut merespon statemen Arteria.
Baca juga:
“‘Loh saya Ketua (TTPU), jadi dia boleh lapor, boleh saya minta,” kata Mahfud dalam forum rapat, Rabu 29 Maret 2023, yang berlangsung panas saat itu.
Mahfud MD malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala BIN Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. Namun, setiap minggu Kepala BIN itu memberikan informasi intelijen resmi kepada dirinya selaku Menkopolhukam. Padahal, kata Mahfud, BIN bukan anak buah Menkopolhukam.
“Bukan anak buah Menkopolhukam. Tapi setiap minggu laporan kaya gini, resmi info intelijen kepada Menkopolhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi,” kata Mahfud MD.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | IMA DINI SHAFIRA
Pilihan Editor: Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa PerbedaamTugas BIN dan BAIS TNI
