Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pro-Kontra Jokowi Pamer Pegang Data Arah Parpol dari Intelijen, Begini Respons YLBHI, Mahfud MD, NasDem, PDIP

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut pihaknya mengantongi data lengkap soal arah partai politik atau parpol Indonesia menuai pro-kontra. Ungkapan kontroversi itu sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.

“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya,” kata Jokowi.

Lantas seperti apa pro-kontra pernyataan Jokowi mengaku kantongi data lengkap soal arah partai politik atau parpol Indonesia ini?

1. NasDem: Pengakuan Jokowi Tidak Etis

Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menanggapi ihwal pernyataan Jokowi yang mengakui memiliki semua data partai politik dari intelijen. Menurut Hermawi, manuver Presiden Jokowi tersebut tidak etis. Bahkan pihaknya menyebut Kepala Negara patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Bukan hanya tidak etis tapi juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 September 2023.

Dalam kondisi dinamika politik Indonesia yang tinggi saat ini, Hermawi menyebutkan mestinya semua pihak menyampaikan informasi ke publik untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Dia menilai pernyataan yang disampaikan Jokowi dapat menimbulkan kecurigaan dalam benak masyarakat. Kata dia, Parpol merupakan lembaga yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

“Bukan sebaliknya membuat pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan melemahkan kesatuan masyarakat,” katanya.

2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi: Ini Masalah Serius

Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan turut merespons pernyataan Jokowi. Koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHI Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute. Mereka menilai Jokowi beserta perangkat intelijennya menjadikan parpol sebagai objek dan target pemantauan.

“Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.

Julius mengatakan, intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada Presiden. Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional. Nukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya serta juga masyarakat sipil. Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas dan tidak boleh Presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik Presiden,” ujar Julius.

3. YLBHI: Jokowi Terindikasi Menyalahgunakan Kekuasaan

Ketua YLBHI Muhammad Isnur memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Hal ini, kata dia, tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Secara spesifik, Isnur menyebut, persoalan ini merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan politik Presiden dan bukan untuk tujuan politik negara.

“Peristiwa ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan undang undang UU Intelijen, UU HAM, UU partai politik dan lain-lain,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Gerindra: Wajar

Merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen soal arah partai politik, Waketum Gerindra Budi Djiwandono mengatakan hal tersebut wajar lantaran seorang pemimpin negara memiliki hak. Baik itu laporan ekonomi, laporan perkembangan sosial ataupun politik.

“Saya rasa hal yang biasa bahwa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apa pun itu baik itu laporan ekonomi laporan perkembangan sosial ataupun politik saya rasa itu biasa saja,” kata Budi kepada wartawan di Kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 17 September 2023.

Budi mengatakan hal ini juga dilakukan oleh pemimpin di negara lain. Sehingga, kata dia, tak perlu dipermasalahkan apabila seorang Presiden memiliki hak untuk itu. Menurutnya, apa yang dilakukan presiden tak menyalahi aturan. Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apalagi, Budi berpendapat, perkembangan politik juga menjadi sebuah informasi yang penting bagi keberlangsungan negara.

“Saya rasa di negara lain juga seorang presiden mendapatkan laporan-laporan dari badan-badan intelijen,” ungkap Budi.

5. Menkopolhukam: Tidak Ada Kaitan dengan Cawe-cawe

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, setiap kepala negara, termasuk Presiden Jokowi memiliki hak untuk mendapatkan informasi intelijen. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini menjelaskan, informasi intelijen yang diterima Jokowi tidak melanggar aturan. Hal ini dijamin dalam UU tentang Intelijen Negara.

“Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang,” kata Mahfud MD.

Menkopolhukam juga menyanggah data intelijen mengenai pergerakan parpol yang disampaikan kepada presiden ada kaitannya dengan Jokowi bakal cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Mahfud mengatakan, laporan ke presiden mengenai kondisi parpol tidak hanya dilakukan jelang pemilu. Namun, kata dia, informasi intelijen harus disampaikan kepada presiden setiap saat.

“Enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya,” kata Mahfud MD kepada wartawan, Ahad, 17 September 2023, menanggapi pernyataan Jokowi mengaku punya data intelijen parpol.

6. PDIP: Tidak Wajar Kalau...

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang memiliki data intelijen soal Partai Politik. Menurut Said, kepemilikan data intelejen dalam konteksnya kepala negara adalah hal yang wajar. 

"Menjadi tidak wajar kalau itu kemudian dijadikan alat oleh Bapak Presiden untuk memantau partai politik," katanya saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 18 September 2023. 

Said menyebut setiap parpol memiliki kedaulatan dan bukan musuh negara sehingga parpol bukan objek intelijen. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden hanya untuk memberitahukan ke publik.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | TIKA AYU

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa perbedaan Tugas BIN dan BAIN TNI?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

4 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

5 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan jakarta, Senin, 25 Juni 2024, usai rapat internal mengenai industri tekstil. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Mei 2024, untuk rapat internal tentang industri tekstil yang amb


Sidang Mahkamah Rakyat Adili Nawadosa Jokowi, Ini 9 Gugatannya

6 jam lalu

Majelis hakimi People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Sidang Mahkamah Rakyat Adili Nawadosa Jokowi, Ini 9 Gugatannya

Dalam sidang Mahkamah Rakyat ada sembilan gugatan yang disebut sebagai "Nawadosa" rezim Jokowi yang dilayangkan para penggugat kepada negara.


Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

7 jam lalu

Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli maupun Yasin Limpo belum merespons saat dikonfirmasi mengenai foto ini. Istimewa
Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

Syahrul Yasin Limpo beralasan bahwa pemberian uang kepada Firli Bahuri hanya sebagai bentuk persahabatan. Lantas, apa katanya soal sembako Jokowi?


Gerindra Sebut Prabowo Tak Keberatan Bertemu dengan Anies Baswedan, Bahas Pilkada?

7 jam lalu

Gerindra Sebut Prabowo Tak Keberatan Bertemu dengan Anies Baswedan, Bahas Pilkada?

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan belum mendengar kabar soal rencana Anies Baswedan ingin bertemu dengan Prabowo Subianto. Ia mengaku belum ada pembicaraan dari Prabowo perihal keinginan Anies tersebut.


Istana Respons Mahkamah Rakyat Adili Jokowi: Lazim dalam Demokrasi

7 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Istana Respons Mahkamah Rakyat Adili Jokowi: Lazim dalam Demokrasi

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons Mahkamah Rakyat yang mengadili Jokowi. Apa katanya?


Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

Pemerintahan Jokowi sepakat memberlakukan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan Anti Dumping untuk merespons masalah tekstil dan produk tekstil.


Masuk Bursa Cawagub Jateng, Ahmad Luthfi Mengaku Belum Berkomunikasi dengan Parpol

8 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Masuk Bursa Cawagub Jateng, Ahmad Luthfi Mengaku Belum Berkomunikasi dengan Parpol

Ahmad Luthfi mengatakan dia masih berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Jateng.


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Muzani Gerindra Sebut Buka Peluang Duet dengan PKS Sohibul Iman di Pilgub Jakarta

9 jam lalu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
Muzani Gerindra Sebut Buka Peluang Duet dengan PKS Sohibul Iman di Pilgub Jakarta

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, masih berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta. Menurut dia, komunikasinya dengan sejumlah tokoh di PKS berjalan baik.