TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan kepentingan investasi di Rempang mesti berprespektif kesejahteraan. Ia meminta pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut.
"Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.
Pemerintah, kata Saleh, harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Termasuk apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat, juga bagaimana hak-hak masyarakat terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.
"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," katanya.
Saleh mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah meminta agar dilakukan sosialisasi intensif. Sebab komunikasi humanis sangat diperlukan, walaupun kata Saleh, Presiden Jokowi sendiri tidak mengingakan adanya kekerasan yang terjadi.
"Sampai sejauh ini, kami melihat bahwa setiap pembangunan yang dilakukan selalu dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini pulalah yang mestinya dilakukan dalam menangani masalah yang ada saat ini di Rampang," katanya.
Saleh memberikan masukan supaya kondisi kondusif dan dialog antara pemerintah dan masyarakat berjalan lancar dan baik maka pihak kepolisian diminta untuk melepaskan warga yang sempat ditahan.
"Kami yakin bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi jika mereka dilepaskan. Malah akan sangat baik jika mereka juga dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi yang akan dilaksanakan," katanya.
Saleh juga menyebutkan bahwa perlu keterlibatan seluruh stakeholder pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah ambil andil dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.
Penting menurut Saleh penanganan kasus Rempang ini, pemerintah mengutamakan perspektif perlindungan warga negara. Termasuk mengimbau agar tidak ada bentrokan antara warga dan pihak keamanan. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.
Saleh mengatakan bahwa rencana investasi besar di Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tapi pada dasarnya tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri."
Saleh mengatakan bahwa dalam penyelesaian masalah Rempang isu penggusuran dan pemaksaan relokasi harus dihindari. Penggunaan relokasi dan penggusuran sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah.
"Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," katanya.
Selanjutnya: Kecam Represif Aparat
