Bandar Lampung - Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan jenis usaha yang mendominasi struktur ekonomi Provinsi Lampung adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,9 persen. Sejumlah komoditas yang dihasilkan adalah padi, jagung, ubi kayu, dan sebagainya.
"Lampung adalah lumbung pangan nasional," kata Arinal Djunaidi kepada Tempo di kantornya, Kamis, 7 September 2023. Data Sistem Informasi Standing Crop atau SISCrop menunjukkan produksi padi di Provinsi Lampung pada 2022 mencapai 3,2 juta ton. Angka produksi padi ini melebihi target 2,8 juta ton. Adapun produksi padi di 2023 ditargetkan minimal 3 juta ton. Sementara produksi jagung pada 2022 sebanyak 3,2 juta ton, ubi kayu 6,7 juta ton dan menjadi yang terbanyak di Indonesia.
Saat ini, Arinal menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII untuk mengembangkan komoditas kopi dan kedelai di Provinsi Lampung. Dengan upaya tersebut, dia berharap kopi Lampung dapat menembus pasar internasional dan memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. "Kita mampu mandiri dan tidak bergantung pada impor komoditas pertanian yang dapat dihasilkan di dalam negeri," ujarnya. "Jadilah tuan di negeri sendiri."
Selain mendongkrak produksi pertanian, Arinal mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agromanufaktur atau peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi sektor pertanian. "Kita harus memperkuat pertumbuhan industri pengolahan berbasis pertanian," katanya. Mengacu pada lapangan usaha pada triwulan 1 tahun 2023, industri pengolahan menguasai 17,61 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung, di mana lebih dari 90 persen di antaranya adalah industri pengolahan berbasis hasil pertanian.
Arinal Djunaidi memastikan program pertanian yang diterapkan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Di antaranya program Kartu Petani Berjaya atau KPB yang menghubungkan semua kebutuhan petani, seperti kemudahan mendapatan bibit, pupuk, obat-obatan, hingga kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan. Ada pula bantuan permodalan, layanan asuransi, bantuan dan pembinaan manajemen usaha dan teknologi, hingga beasiswa bagi anak petani miskin yang berprestasi.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menerapkan e-Samdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Program ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk lebih dekat membayar pajak, menghemat waktu, dan biaya transportasi, serta dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi BUMDes. (*)
