INFO NASIONAL - Tepat 78 tahun Indonesia merdeka. Beberapa saat lagi, bahtera “Kalimantan Timur Berdaulat” akan menurunkan sauhnya dan berlabuh di dermaga harapan.
Lima tahun visi Kalimantan Timur Berdaulat, Benua Etam sukses mengawal kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski merasakan ketidakadilan, rakyat Kaltim tak sekalipun ingin berpisah dari NKRI.
“Kaltim adalah provinsi yang selalu taat dan patuh kepada NKRI,” kata Gubernur Isran Noor dalam banyak kesempatan.
Kolaborasi sejuk dua pemimpin, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi sukses menghadirkan tuah luar biasa bagi Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN memberi banyak dampak positif bagi Kaltim.
Tahun ini saja, pusat sudah menyiapkan tidak kurang dari Rp62,7 triliun untuk Kaltim melalui kementerian/lembaga dan transfer ke daerah dan dana desa. Ditambah lagi, APBD Kaltim 2023 yang diproyeksikan tembus hingga Rp25,32 triliun.
Visi pertama Kalimantan Timur Berdaulat adalah berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Maka tidak heran, selama kurun waktu 2019-2023 Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi tak ragu menggelontorkan Rp1,2 triliun APBD untuk Beasiswa Kalimantan Timur (BKT). Jumlah penerima manfaatnya mulai jenjang SD hingga S3 sebanyak 176.853 orang hingga awal Agustus 2023. Angka ini masih akan terus bertambah hingga akhir Desember mendatang.
Sejak awal, duet pemimpin Kaltim ini sudah berkomitmen tidak menggunakan APBD untuk membangun proyek-proyek mercusuar. Proyek-proyek bernilai besar diperjuangkan menggunakan APBN. APBD fokus pada program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Kaltim yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Membangun infrastruktur dan ekonomi kewilayahan, karena setiap jengkal tanah di republik ini berhak atas pembangunan.
Fokus lainnya adalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni mencapai 25.000 unit, plus membangun rumah layak huni dukungan CSR dengan target 3.000 unit.
Pun telah dilakukan pemenuhan listrik pedesaan terpasang sebanyak 1.692 sambungan listrik sepanjang 2019 – 2023 melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
PLTS komunal dibangun di desa-desa yang belum teraliri listrik yakni di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau dan Paser.
Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi juga berjuang keras untuk terus meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi. Dimana, pada akhir 2018 jalan provinsi dalam kondisi mantap masih 50% dan pada tahun 2022 jalan provinsi dalam kondisi mantap sudah mencapai 77,52%
“Akhir 2023 optimis jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 82%,” yakin Gubernur.
Total penanganan 2019-2023 untuk rigid/beton 165,54 km, aspal 106,54 km, saluran drainase 8.256 meter, jembatan 23 unit dan turap/talud/bronjong 1.745 meter (22 titik).
Sementara kondisi mantap jalan nasional target tahun 2023 mencapai 90% dan tahun 2024 sebesar 94%.
Selain itu, pembangunan pertanian dalam arti luas pun tak lepas dari perhatian duet pemimpin Kaltim itu. Membangun insfrastruktur pertanian, waduk, irigasi, memberikan bantuan alat mesin pertanian, hingga secara khusus memberikan insentif bagi para tenaga penyuluh pertanian.
Reformasi birokrasi pun menjadi perhatian serius Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi. Kesetaraan gender menjadi poin penting. Semua mendapat kesempatan yang sama sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing. Bahkan posisi Sekretaris Daerah Provinsi dipercayakan kepada pejabat perempuan, Sri Wahyuni. Sejumlah pejabat perempuan lainnya pun diberi amanah memimpin organisasi perangkat daerah dan menduduki jabatan eselon II.
Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi juga sangat konsen terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Kaltim.
Perjuangan yang tak kalah hebat dilakukan Gubernur Isran Noor untuk mempertahankan masa depan para tenaga honor, bukan saja di Kaltim, tapi seluruh Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Berdasarkan PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, seharusnya tenaga honor sudah dilakukan penghapusan pada tahun 2023.
“Mengapa harus penghapusan, jika pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu? Tentu ini akan menjadi masalah sosial yang lebih sulit bagi pemerintah di masa mendatang,” tegas Gubernur Isran Noor saat rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, awal tahun lalu. Pemerintah pusat pun akhirnya urung menghapus tenaga honor, sambil mencari opsi terbaik bagi masa depan para tenaga honor yang di Kaltim jumlahnya mencapai 54.365 orang dan di Indonesia sekitar 2,4 juta orang.
Saat kunjungan ke wilayah utara beberapa pekan lalu, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi mendapat sambutan hangat para pelajar dan masyarakat. Mereka sangat berharap keduanya bisa melanjutkan pembangunan Kaltim untuk periode selanjutnya. Suara-suara nitizen di media sosial Pemprov Kaltim pun senada.
“Tidak pernah kami kedatangan gubernur dan wakil gubernur di waktu dan acara yang sama. Kami juga sulit menemukan pemimpin yang hingga akhir masa jabatan masih selalu tampil bersama. Ini pelajaran sangat penting dan berharga bagi kami,” puji Wali Kota Bontang Basri Rase, saat itu.
Hal baik yang selalu dicontohkan Gubernur Isran Noor adalah tidak memanfaatkan momen jabatannya untuk berkampanye bagi dirinya sendiri.
“Yang pasti, kami masih banyak kekurangan. Semoga Gubernur Kaltim berikutnya akan lebih baik. Saya akan lanjut, lanjut ke Talisayan setelah dari sini (Desa Kadungan Jaya, Kutai Timur),” ucap Gubernur Isran Noor disambut senyum riuh warga.
Sungguh pemimpin yang selalu bisa menghibur dan akan sangat dirindukan. (*)
