Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenal Qanun, Hukum Syariat Islam Di Aceh

image-gnews
Terpidana pelanggar hukum syariat Islam menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Desa Beurawe, Banda Aceh, Aceh, Senin (1/8). Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh menvonis hukuman enam hingga 21 kali cambuk di muka umum kepada 11 warga yang melanggar Qanun (peraturan daerah) tentang maisir (judi) dan Khalwat (zina). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Terpidana pelanggar hukum syariat Islam menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Desa Beurawe, Banda Aceh, Aceh, Senin (1/8). Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh menvonis hukuman enam hingga 21 kali cambuk di muka umum kepada 11 warga yang melanggar Qanun (peraturan daerah) tentang maisir (judi) dan Khalwat (zina). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana pelanggar peraturan daerah (qanun) hukum syariat islam menjalani hukuman cambuk di Banda Aceh, Pada Senin, 4 September 2023. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menjatuhkan hukuman sebanyak 27 kali cambuk setelah dipotong masa tahanan terhadap dua terpidana pelanggar qanun syariat islam nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Lantas apa itu Qanun?

Dikutip dari business-law.binus.ac.id, nama qanun berasal dari bahasa Arab, Yunani dan Ibrani yang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Sementara itu, tingkatan Qanun tertinggi di suatu negara biasanya disebut “al-qanun al-asasi”.

Di Aceh sendiri, berdasarkan pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Begitu juga dengan Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota Aceh.

Kendati demikian, Qanun tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Termasuk materi di dalam qanun pun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan daerah.

Disamping itu, merujuk Jurnal "Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", istilah Qanun sudah digunakan dalam bahasa atau budaya Melayu. Kata ini tertulis dalam Kitab “Undang-Undang Melaka” yang disusun pada abad ke lima belas Masehi. Kala itu, qanun digunakan untuk membedakan antara hukum adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih.

Salah satunya naskah Qanun Syara’ Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada 1257 Hijriah, atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah. Qanun ini berisi berbagai hal di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.

Disebutkan juga, Qanun yang merupakan otonomi khusus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, Peraturan Daerah yang disebut qanun ini dijadikan payung hukum berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dilansir dari publikasi "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh", Qanun Jinayat diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik beragama islam maupun non islam. Hal ini disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat islam yang merujuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sebelumnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 27 September 2014. Kemudian dimasukkan dalam lembaran daerah pada 23 Oktober 2014 setelah ditandatangani Gubernur Aceh. 

Qanun ini mengatur tentang Jarimah yaitu tindakan yang dilarang dalam syariat islam. Misalnya, Minuman keras, judi, mesum, berciuman dan bermesraan, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, gay, lesbian dan menuduh orang melakukan zina.

Umumnya, Qanun memberlakukan kebijakan hukum cambuk sebagai keseriusan pemerintahan daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat islam secara utuh. Kemudian bertujuan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Aceh dalam bingkai syariat islam. Sekaligus sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat islam.

Selain itu, qanun jinayat merupakan pemberian sanksi berupa hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam. Dengan ini akan memberi efek jera agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dalam islam.

Berbeda dengan perda umumnya, Qanun berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Namun, dalam hal hirarki hukum di Indonesia, menyesuaikan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda daerah lainnya.

Pilihan Editor: Begini Qanun Jinayat di Aceh Mengatur Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual, Pemerkosaan dan Peminum Alkohol

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

3 hari lalu

Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

Aceh menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pemerkosaan tertinggi, yakni sebanyak 135 kasus.


Alasan Nasdem Aceh Usung Kembali Surya Paloh Jadi Ketua Umum

9 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Nasdem Aceh Usung Kembali Surya Paloh Jadi Ketua Umum

Keinginan mengusung Surya Paloh kembali memimpin Nasdem adalah aspirasi politik dari seluruh kader dan simpatisan di Aceh.


Polisi Hentikan Kasus Penyayatan Leher Pemuda di Aceh, Pelaku Alami Skizofrenia

21 hari lalu

Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, Iptu Fachmi Suciandy. Foto: ANTARA/Teuku Dedi Iskandar
Polisi Hentikan Kasus Penyayatan Leher Pemuda di Aceh, Pelaku Alami Skizofrenia

Seorang warga Aceh Barat tiba-tiba menyayat leher pemuda hingga membuat korban terluka dan dirawat di rumah sakit


Mengunjungi Tugu Kilometer Nol di Sabang, Titik Paling Ujung Barat Indonesia

25 hari lalu

Tugu Kilometer Nol Sabang, Aceh. TEMPO/Dian Yuliastuti
Mengunjungi Tugu Kilometer Nol di Sabang, Titik Paling Ujung Barat Indonesia

Tugu Kilometer Nol diresmikan pada 9 September 1997 sebagai simbol perekat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.


Bersandar di Sabang Aceh, KRI Dewaruci Jadi Magnet Masyarakat

25 hari lalu

Masyarakat Sabang mengunjungi KRI Dewaruci yang masih bersandar di Pelabuhan CT1 Sabang, Aceh, 25 Juni 2024. TEMPO/Dian Yuliastuti
Bersandar di Sabang Aceh, KRI Dewaruci Jadi Magnet Masyarakat

KRI Dewaruci sedang singgah di Sabang, Pulau Weh, Aceh, dalam perjalanan pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024.


Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

41 hari lalu

Daud Beureueh. Foto : wikipedia
Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

Daud Beureueh berontak dengan mendirikan NII akibat pelanggaran perjanjian dengan rakyat Aceh oleh Sukarno dan ketidakpuasannya terhadap Jakarta.


Cerita Risma Empat Jam Bangun Tenda Sendiri di Lokasi Bencana tapi Gagal karena Kesombongan

53 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma saat memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-20 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Cerita Risma Empat Jam Bangun Tenda Sendiri di Lokasi Bencana tapi Gagal karena Kesombongan

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menghadiri acara HUT ke-20 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Selasa, 28 Mei 2024.


Gempa M5,9 dari Laut Menggoyang Kuat Simeulue, Ini Data dan Penjelasan BMKG

54 hari lalu

Peta lokasi gempa di Simuelue, Aceh, 28 Mei 2024. BMKG
Gempa M5,9 dari Laut Menggoyang Kuat Simeulue, Ini Data dan Penjelasan BMKG

Gempa tektonik dirasa menggoyang cukup kuat sejumlah wilayah di Aceh pada Selasa malam ini, 28 Mei 2024.


Polri akan Jerat Caleg PKS Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya

54 hari lalu

Petugas kepolisian menggiring tersangka Sofyan (tengah) yang diduga sebagai bandar besar narkoba setibanya dari Medan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 27 Mei 2024. Sofyan merupakan caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang dari PKS, yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian dengan kasus kepemilikan serta bandar narkoba jenis sabu seberat 70 kg. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Polri akan Jerat Caleg PKS Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba dengan Pasal TPPU, Ini Alasannya

Polri akan menelusuri apakah tersangka menggunakan dana dari narkoba itu untuk modal sebagai caleg pada Pemilu 2024.


Polisi Buru Jaringan Narkoba Caleg PKS Aceh di Malaysia

54 hari lalu

Petugas kepolisian menggiring tersangka Sofyan (tengah) yang diduga sebagai bandar besar narkoba setibanya dari Medan di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 27 Mei 2024. Sofyan merupakan caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang dari PKS, yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian dengan kasus kepemilikan serta bandar narkoba jenis sabu seberat 70 kg. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Polisi Buru Jaringan Narkoba Caleg PKS Aceh di Malaysia

Caleg PKS Sofyan, pengendali jaringan narkoba itu ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polres Aceh Tamiang.