TEMPO.CO, Jakarta - Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menyebut dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres untuk Anies Baswedan merupakan ujian berat bagi Partai Demokrat. Partai berlambang mercy itu memutuskan mencabut dukungan untuk Anies pasca Cak Imin disetujui jadi cawapres Anies.
“Sejarah nampaknya memberikan ujian berat bagi Partai Demokrat yang di pundaknya terpikul harapan rakyat pada perubahan," kata Pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (kedaiKopi) ini dalam keterangannya, Sabtu, 2 September 2023.
Hensat menjelaskan NasDem, PKS, dan Partai Demokrat sebelumnya bisa dalam satu koalisi karena menangkap gelombang dan harapan perubahan dari masyarakat. Ketiga partai tersebut kemudian menitipkan lokomotif gerakan perubahan pada sosok Anies Baswedan.
Dicabutnya dukungan Demokrat kepada Anies ini, menurut Hensat, tidak akan mengubah sikap partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu untuk memperjuangkan perubahan. Selain itu, Hensat menyebut konstelasi politik saat ini terbilang masih cair sehingga berbagai dinamika masih dapat terjadi.
“Rakyat tentu menghormati kondisi setiap partai politik dan khususnya sikap yang akan diambil Demokrat kedepannya. Namun yang perlu diingat, di pundak mereka sudah ada harapan rakyat untuk melakukan perubahan dan sekarang terserah demokrat saja," kata Hensat.
Anies dan Cak Imin Deklarasi Capres-Cawapres
Anies Baswedan dan Cak Imin bakal mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden hari ini, Sabtu 2 September 2023 di Surabaya, Jawa Timur.
Berdasar surat undangan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKB Provinsi Jawa Timur yang diperoleh Tempo, deklarasi akan diselenggarakan di Hotel Majapahit Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB.
"Undangan deklarasi capres dan cawapres Pemilu 2024," tulis perihal undangan tersebut yang ditandatangani oleh Ketua DPW PKB Jawa Timur, Halim Iskandar tertanggal 1 September 2023.
Kabar Anies akan menggandeng Muhaimin sebagai calon wakil presiden diungkap Partai Demokrat pada Kamis, 30 Agustus 2023. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyatakan keputusan itu dibuat secara sepihak oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Riefky menyatakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies tak dilibatkan dalam keputusan tersebut. Padahal, menurut dia, Anies sebelumnya telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, sebagai pendampingnya.
Hal inipun membuat kecewa Partai Demokrat dan merasa dikhianati.
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol (Nasdem, Demokrat, dan PKS)," kata Riefky dikonfirmasi Tempo, Kamis 31 Agustus 2023.
Menurut Riefky, pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, tidak lepas dari perjuangan Partai Demokrat.
"Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8," beber Riefky.
Namun, dengan adanya peristiwa akan deklarasinya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, maka hal itu membuat marah Partai Demokrat.
"Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.
M JULNIS FIRMANSYAH I ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | TIKA AYU
Pilihan Editor: Cak Imin Bakal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Zulhas PAN: Belok Nggak Kasih Sein
