TEMPO.CO, Jakarta - Video bentrokan antara massa dengan polisi dalam demo karyawan PT Duta Palma Grup viral di media sosial. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Pipit Rismanto membenarkan terjadi peristiwa bentrokan tersebut di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 19 Agustus 2023.
Bentrokan terjadi antara massa dengan pengendali massa Polres Bengkayang. Sejumlah mobil polisi dirusak massa dalam bentrokan ini. “Namun demikian kami telah membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki kejadian tersebut yang terdiri dari unsur pengawasan (APIP) yaitu dari Itwasda dan Propam," kata Pipit Rismanto saat dihubungi Ahad, 20 Agustus 2023.
Irjen Pipit Rismanto, mengatakan Propam akan mengecek apakah penanganan polisi dalam unjuk rasa sesuai SOP atau tidak. “Insya Allah segera kami selesaikan. Sedang proses,“ kata dia.
Menanggapi beredarnya video tentang penanganan unjuk rasa oleh Polres Bengkayang, Pipit meminta agar video yang tersebar di media sosial disikapi dengan bijak dan tidak langsung menyalahkan salah satu pihak. Sebab, kata Pipit, potongan-potongan video yang beredar saat ini tidak dapat menjelaskan secara runtut kejadian sebenarnya.
Pipit menegaskan cuplikan-cuplikan video yang beredar saat ini tidak dijadikan dasar untuk memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar.
“Sebab saya yakin bahwa pasti semua pihak berharap bahwa permasalahan yang menjadi akar persoalan saat ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan damai,” ujarnya.
Sebelumnya aksi demonstrasi karyawan PT Duta Palma Grup berawal dari mogok kerja yang sudah berlangsung sejak dua pekan lalu. Karyawan mengajukan sembilan tuntutan kepada perusahaan terkait hak normatif para buruh perkebunan mulai dari tuntutan upah sesuai UMK, upah lembur, hingga pesangon bagi pensiunan dan penyediaan bis angkutan anak sekolah dan air bersih.
Tuntutan ini sudah masuk penanganan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sambas dan Bengkayang. Sejumlah mediasi telah dilakukan, namun belum menemukan titik temu. Alhasil, persoalan ini akan dibawa ke tingkat provinsi.
Pipit mengatakan persoalan ini akan dibawa ke tingkat provinsi, apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pipit juga meminta agar setiap pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang belum jelas dan beredar di media sosial.
Pilihan Editor: Karhutla di Kalimantan Meningkat, Ini Kata KLHK
