TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab langsung kritik PDIP yang menyebut program Food Estate atau lumbung pangan sarat akan kepentingan golongan tertentu. Jokowi menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kerja beberapa kementerian.
Jokowi juga menyatakan tetap melanjutkan program tersebut. Berikut sederet poin penjelasan Presiden Jokowi terkait program Food Estate yang dikritik PDIP.
Antisipasi krisis pangan
Jokowi menyatakan pembangunan Food Estate penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan.
"Hati-hati semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis, gula, beras," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat kemarin, 18 Agustus 2023.
Dia menyebut kenaikan harga pangan dunia terjadi lantaran beberapa negara produsen menghentikan ekspor bahan pokok karena ingin mengamankan stok dalam negerinya. Sehingga, kata Jokowi, program Food Estate sebagai lumbung pangan harus terus berjalan.
"Food Estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, tidak apa-apa untuk ekspor. Karena negara lain membutuhkan," kata dia.
Kerja beberapa kementerian
Jokowi menyatakan program tersebut bukan dikerjakan oleh satu pihak saja. Diketahui, program lumbung pangan ini diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020. Namun Jokowi menyerahkan program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Ya itu namanya kerja, itu ya yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya kementan, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan," ujar Jokowi.
Selanjutnya: Pembangunan Food Estate tidak mudah
