TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut cepat atau lambat perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent (AI) bakal semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat mengadopsi teknologi tersebut agar bisa mendapat manfaat yang maksimal.
"Adopsi teknologi dalam perekonomian dapat memberikan manfaat yang signifikan apabila dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan," kata Jokowi dalam Pidato Penyampain RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, Jokowi menyebut Indonesia bakal memiliki kesempatan untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-incometrap. Menurut dia, kesempatan itu tidak terbuka selamanya.
"Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah, lingkungan, terus didorong," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi menyebut seluruh tantangan global dan nasional harus dijawab dengan tepat dan efektif. Ia menekankan peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
RAPBN 2024 hingga Rp2.781,3 triliun
Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan soal postur RUU APBN 2024 direncanakan mencapai Rp 2.781,3 triliun. APBN tersebut didapatkan dari penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun, PNBP sebesar Rp 473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.
Selain itu, Jokowi turut memaparkan jumlah belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
"Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun," Jokowi.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Menhub Pertimbangankan Penerapan 4 in 1 untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, Heru Budi: Nanti Dibahas
