Di bidang hukum, Fajar juga menyatakan Presiden Jokowi tak menyinggung soal pemberantasan korupsi yang terus menurun. Mengutip data Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia, Fajar menyatakan bahwa saat ini Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-110 dari 180 negara.
Hal itu, menurut dia, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Padahal, dia menilai pemberantasan korupsi merupakan masalah yang dianggap sangat penting oleh masyarakat.
"Ini merupakan persoalan serius yang tidak bisa digantikan dengan pencapaian di bidang apapun," kata dia.
Tak hanya itu, dia juga menilai penanganan hukum di berbagai masalah sejauh ini tak tuntas. Sebagai warga Malang, Jawa Timur, Fajar mencontoh penanganan Tragedi Kanjuruhan.
Dia menilai penanganan masalah ini mandek karena tak mengungkap aktor-aktor kunci yang terlibat dalam tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut.
"Ini bukan main-main. Sebuah bangsa yang kehilangan 135 nyawa tak berdosa, tetapi keadilan belum tuntas ditegakkan! Republik ini akan berusia 78 tahun, kita masih memiliki hutang ke keluarga korban," kata dia.
Soal Reforma Agraria
Berdasarkan pengamatannya di sejumlah media, Fajar juga menyatakan presiden Jokowi tak menyinggung soal reforma agraria dalam pidatonya hari ini. Dia menilai reforma agraria sangat penting bagi kesejahteraan para petani.
Dia menyatakan Jokowi hanya menyinggung soal kucuran dana desa tetapi lupa terhadap janjinya soal redistribusi tanah yang berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha, tanah telantar dan tanah negara lainnya. Menurut catatan Fajar, sejauh ini pemerintah baru merealisasikan redistribusi tanah tersebut seluas 1,33 juta hektare.
Sementara yang berasal dari kawasan hutan, pemerintah baru melakukan pelepasan sebesar 0,348 juta hektare. Sehingga total redistribusi baru sekitar 1,67 juta hektare atau 35 persen dari target 4,5 juta hektare.
Capaian itu, menurut dia berbanding terbalik dengan realisasi legalisasi tanah yang sudah menyentuh angka 8,97 juta hektare, dari target 4,5 juta hektare.
"Data ini kian menunjukan pergeseran Reforma Agraria dari redistribusi ke sekadar legalisasi. Gampangnya cuma bagi-bagi sertifikat. Presiden Joko Widodo sesungguhnya tidak benar-benar bekerja mengurai ketimpangan untuk mencapai keadilan agraria. Maaf, presiden Jokowi bukan sahabat kaum tani miskin yang butuh tanah," kata dia.
Selanjutnya, soal anak muda dan bonus demografi
