TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi telah selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan turunannya pada industri kelapa sawit para periode Januari-April 2022.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, pemeriksaan berlangsung selama 8 jam.
"Pemeriksaan berjalan selama kurang lebih 8 jam dengan 61 pertanyaan. Seluruh pertanyaan telah dijawab dengan baik," kata Kuntadi kepada wartawan seusai pemeriksaan Lutfi di Kejaksaan Agung, Rabu malam 9 Agustus 2023.
Menurut dia, sampai selesai pemeriksaan ada 63 pertanyaan yang diajukan. Kuntadi mengatakan, pemeriksaan M Lutfi merupakan pendalaman atas fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana Indrasari Wishnu Wardhana dan kawan-kawan.
Menurut dia, dari pengembangan itu, penyidik telah memeriksa sekitar 29 orang saksi.
"Adapun tim penyidik memeriksa ML pada hari ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang pada saat itu dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng dan upaya untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri," kata dia.
Kuntadi juga menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut ternyata terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara .
"Oleh karena itu kami memandang pemeriksaan kali ini sebagai upaya untuk memotret secara utuh peristiwa hukum yang terjadi saat itu sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan," ujar Kuntadi.
Sebelumnya dalam kasus ini, Kejagung menetapkan tiga perusahaan minyak kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, pada Kamis 15 Juni 2023.
Ketiga perusahaan tersebut ialah Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti terlibat dalam perkara itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.
Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022, sidang telah selesai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi.
Lima orang terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5-8 tahun, yakni mantan direktur jenderal (dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana, Anggota Tim Asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, serta GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.
Adapun Muhammad Lutfi setelah pemeriksaan mengatakan dirinya telah menjalani pemeriksaan dan diajukan 61 pertanyaan kepadanya.
"Saya tadi baru menyelesaikan tugas saya sebagai rakyat Republik Indonesia yaitu menghormati hukum dan tadi saya menjalani proses yang diadakan oleh penyidik di kejagung," kata Lutfi.
Menurut dia, jaksa mencecar dengan 61 pertanyaan. "Saya mencoba menjawab sebaik-baiknya, setahu yang saya tahu," ujar dia.
Pilihan Editor: Kejaksaan Agung Sebut Jaksa Tak Bisa PK Putusan MA dalam Kasus Ferdy Sambo
