TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam meminta Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Pasalnya, pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terhadap Airlangga dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah itu menunjukkan indikasi tidak bersih yang bisa berdampak terhadap partai.
Menurut Ridwan, pengunduran diri oleh Airlangga ini langkah yang tepat. Selain bisa menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, Airlangga juga bisa menyelamatkan partai beringin yang sebentar lagi mengikuti Pemilu 2024.
“Airlangga harus mundur dari Ketum Partai Golkar,” kata Ridwan di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.
Ridwan bercerita, Airlangga dulunya didapuk jadi Ketum melalui hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kala itu terjerat kasus korupsi E-KTP. Komitmen Airlangga saat itu, kata Ridwan, adalah menjadikan Golkar sebagai partai yang bersih.
“Kalau sudah dipanggil Kejaksaan 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?” kata dia.
Ridwan menyebut dirinya sedianya siap mendukung Airlangga sebagai Ketum maupun calon presiden 2024 dari Golkar. Toh Dewan Pakar Golkar sebelumnya sudah mengeluarkan tiga rekomendasi yang mesti dijalankan Airlangga.
Rekomendasi itu terdiri atas permintaan kepada Airlangga untuk membentuk poros koalisi baru, mendorong Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres, serta menginstruksikan Airlangga turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan diri.
Kendati demikian, kasus yang menyeret nama Airlangga membuat Ridwan tak lagi ingin mengerahkan dukungannya. Menurut dia, pergantian Ketum mesti segera dilakukan demi menyelamatkan partai, salah satunya melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Adapun salah satu syarat menggelar munaslub adalah munculnya kesepakatan dari 2/3 DPD Golkar. Menurut Ridwan, jika 2/3 daerah tetap mempertahankan Airlangga seagai Ketum, maka Golkar akan hancur dan menjadi partai gurem.
“Ya silakan 2/3 pertahankan Airlangga. Hancur mereka semua. Turun di bawah 4 persen jadi partai gurem kalau DPD masih mempertahankan (Airlangga),” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa selama kurang lebih 12 jam oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Senin, 24 Juli 2023. Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku dicecar dengan 46 pertanyaan.
"Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya," kata Airlangga usai pemeriksaan di Kejagung, Senin malam.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menjelaskan, dirinya enggan mengungkapkan secara detil setiap poin pertanyaan yang dilayangkan kepada politikus tersebut.
"Tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali teknis penyidikan sehingga kami tidak bisa menyampaikan disini," kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Senin malam.
Namun, Kuntadi memastikan, maksud dari permintaan keterangan dari Airlangga itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan penanggulangan tindak pindana korupsi dalam proses ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
IMA DINI SHAFIRA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: KPK Pastikan Menhub Budi Karya Sumadi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
