TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Prabowo Subianto menyatakan tak khawatir dengan isu pelanggaran HAM yang kerap dialamatkan ke Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelang kontestasi Pemilihan Presiden. Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Rusli Moti mengatakan isu tersebut selalu direproduksi saat Pilpres 2014 dan 2019 lalu.
Haris menjelaskan, isu pelanggaran HAM itu juga sudah dijelaskan tiap 5 tahun. Menurut dia, alih-alih berfokus kepada isu tersebut, lebih baik perhatian diarahkan kepada mendulang dukungan rakyat kepada Prabowo.
“Kalau isu itu (pelanggaran HAM) sebetulnya selalu jadi isu yang direproduksi setiap 5 tahun dan penjelasan soal itu juga sudah disampaikan tiap 5 tahun,” kata Haris di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Jakarta Barat, Jumat, 21 Juli 2023.
Dia menjelaskan, Prabowo sudah menyampaikan ke relawan bahwa kampanye ke depan mesti mengedepankan program-program yang digagas. Ia menyebut Prabowo juga berpesan untuk tidak membalas kritik, serangan, maupun fitnah dengan cara yang konfrontatif.
“Kita harus bersimpati seluas mungkin untuk mendapatkan empati dari rakyat. Sentuh hati rakyat agar rakyat memilih Pak Prabowo,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Gerakan Relawan Rakyat Pendukung Prabowo Presiden RI 2024 (Gerrak PPRI 24), Marsekal TNI (Purn) Imam Syufaat menyatakan isu yang dialamatkan ke Prabowo sebenarnya bukan karena pelanggaran HAM maupun penculikan. Dia menjelaskan, Menteri Pertahanan itu sering diundang ke Gedung Pentagon, Amerika Serikat.
Sehingga, tudingan pelanggaran HAM kepada Prabowo seperti salah alamat. Pasalnya, Amerika merupakan negara yang berpegang teguh pada HAM, namun bersedia mengundang Prabowo ke sana.
“Jadi kalau dia melanggar HAM, tidak mungkin diundang (ke Pentagon). Jadi masih banyak yang dituduh pelanggaran HAM sampai sekarang tidak bisa masuk ke Amerika. Kuncinya itu. Amerika berpegang teguh pada HAM,” kata eks Kepala Staf Angkatan Udara tersebut.
Adapun Prabowo kerap disebut-sebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan sejumlah aktivis pada 1998. Isu ihwal dugaan pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998 juga sering mencuat saat Menteri Pertahanan itu maju Pilpres pada 2014 dan 2019 lalu.
Pilihan Editor: Dukung Prabowo Subianto, Belasan Purnawirawan TNI Polri Bentuk Gerrak PPRI 24
