TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Wali Kota Padang, Hendri Septa, yang membawa rombongan besar ke kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kota Padang, terutama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Djunaidy Hendry, anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PKS, mengecam keputusan Wali Kota Padang yang membawa rombongan besar ke Makassar untuk menghadiri Rakernas Apeksi ke-16.
"Hampir semua pejabat eselon II Pemko Padang beserta 11 camat dan 104 lurah se-Kota Padang dibawa dalam rombongan tersebut," ujar Djunaidy dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, hanya beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya dibawa, tergantung pada kepentingan yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut.
Djunaidy menyoroti dampak keberangkatan rombongan besar ini terhadap layanan publik di Kota Padang. Ia juga mengkhawatirkan beban keuangan daerah, terutama di tengah situasi pasca pandemi COVID-19.
"Kota Padang sedang berusaha menjaga kemampuan keuangan daerahnya pasca COVID-19," kata Djunaidy, dikutip dari langgam.id mitra Teras.id..
Dalam penjelasan terpisah, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang, Imral Fauzi, menyatakan bahwa kegiatan ini telah direncanakan jauh hari. Ia juga mengklaim bahwa anggaran perjalanan dinas telah dikomunikasikan dengan seluruh camat dan lurah.
"Seluruh lurah dan camat puasa perjalanan dinas tahun ini untuk bisa hadir di Makassar, mereka tidak melakukan perjalanan dinas lain," kata Imral.
Imral juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak akan membebani keuangan daerah.
Namun, Djunaidy menyoroti biaya yang harus dikeluarkan, seperti harga tiket pesawat dan biaya menginap, yang akan dibebankan pada anggaran daerah.
Djunaidy memberikan contoh mengenai biaya perjalanan yang cukup tinggi, seperti harga tiket pesawat yang mencapai minimal Rp5 juta per orang dari Padang ke Makassar, ditambah biaya menginap di hotel minimal Rp1,5 juta per malam.
Jumlah tersebut kemudian dikalikan dengan 11 camat, 104 lurah, dan sekitar 50 orang pejabat OPD yang tinggal selama empat hari di Makassar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan beban keuangan yang akan ditanggung oleh daerah.
Pilihan Editor: Peringati Hari Kanker Anak Sedunia, Wali Kota Padang Menggunduli Kepalanya
