TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan mengubah anggaran kesehatan menjadi anggaran berbasis kinerja. Sebelumnya, haluan anggaran kesehatan merupakan anggaran wajib (mandatory spending) yang meniru perencanaan tahun sebelumnya.
Peralihan ini dilandasi besarnya mandatory spending tidak menentukan kualitas dari keluaran (outcome) atau hasil yang dicapai.
“Dengan tidak adanya persentase angka di dalam UU Kesehatan, bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun tersusun dengan rapi berdasarkan dengan rencana induk kesehatan dan berbasis kinerja berdasarkan input, output dan outcome yang akan kita capai, karena tujuannya jelas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat indonesia setinggi tingginya. Jadi semua tepat sasaran, tidak buang buang uang” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M. Syahril, pada Rabu, 12 Juli 2023 dikutip dari kemkes.go.id.
Menanggapi perubahan anggaran kesehatan menjadi anggaran berbasis kinerja itu. Lantas apa itu anggaran berbasis kinerja?
Mengutip dari simdos.unud.ac.id, anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Sistem ini berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan kebijakan. Kemudian melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan input, proses dan berorientasi pada output.
Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan keterkaitan antara pendanaan, dan hasil yang diharapkan. Lalu melahirkan sebuah informasi kemudian disampaikan kepada kementerian atau lembaga satuan kerja perangkat daerah serta bagi masyarakat luas.
Tak hanya itu, Anggaran berbasis kinerja juga menganggarkan sumber daya pada program dan menjadikan output measurement sebagai indikator dari kinerja suatu organisasi. Kemudian menyatukan biaya dan output organisasi ke dalam berkas atau dokumen suatu anggaran.
Anggaran berbasis kinerja dibuat untuk menggantikan sistem anggaran berbasis tradisional atau item line budget. Mengutip dari digilib.polban.ac.id, sistem tradisional disusun tanpa analisa rangkaian kegiatan, dan hanya dititikberatkan berdasarkan jumlah anggaran tahun sebelumnya. Tak hanya itu, pertanggung jawaban sistem tersebut juga tidak diperiksa dan diteliti apakah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.
Anggaran berbasis kinerja berfokus pada output dan outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem ini akan menimbulkan efisiensi, efektivitas dan rasionalitas dalam pemeliharan anggaran sehingga memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan.
Masih merujuk dari sumber yang sama, berdasarkan data Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, anggaran berbasis kinerja memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pertama, mampu pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan keperluan.
Selain itu, anggaran berbasis kinerja dapat mengubah fokus pengeluaran pemerintah menuju pendanaan program prioritas. Di mana penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut setiap departemen bersangkutan untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai.
Kedua, penerapan anggaran berbasis kinerja membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah lebih transparan dan akuntabilitas. Anggaran dan output yang jelas serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai. Akan hal ini, masyarakat akan lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah lantaran kejelasan semua aspek tersebut.
Terakhir, anggaran berbasis kinerja memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Fokus anggaran pada output dan outcome dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian mampu melakukan perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip value for money.
Pilihan Editor: Anggaran Kesehatan 2023 Turun, Berikut Penjelasan Sri Mulyani
