TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menganggap pemerintah tidak sensitif dan kurang berpihak terhadap masyarakat Indonesia. Pasalnya, kata dia, di tengah perekonomian yang menurun dan lilitan hutang, pemerintah justru membangun infrastruktur besar-besaran.
Apalagi, kata AHY, sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurut dia, pemerintah mestinya menunda pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
“Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, hutang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur besar-besaran,” kata AHY dalam pidato politiknya bertajuk Agenda Perubahan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
Oleh sebab itu, AHY mengatakan sikap, kebijakan, dan tindakan pemerintah itu mesti diubah dan diperbaiki. Di tengah krisis dan tekanan ekonomi tersebut, AHY berpendapat prioritas dan alokasi anggaran negara mesti ditujukan pada para petani, nelayan, kaum buruh, dan kelompok marjinal lainnya.
Dia mencontohkan, subsidi listrik bagi kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani mesti diperkuat dan tepat sasaran. AHY bercerita, dirinya kerap mendengar keluhan dari petani ihwal harga jual hasil panen yang sering dipermainkan tengkulak.
“Banyak petani mengeluh ‘Mas, kami sampun megap-megap’,” kata AHY.
AHY mengamini bahwa infrastruktur memang penting. Oleh sebab itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur, termasuk di desa, mesti dilakukan.
Kendati demikian, menurut AHY, pemerintah perlu menyortir prioritas infrastruktur yang diperlukan dengan tepat dan rasional. Selain itu, AHY menyebut pemerintah juga harus memastikan pembiayaan tersedia sehingga utang bisa dicegah.
“Jika harus berutang, utang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita. Jangan besar pasak daripada tiang,” kata dia.
Tak hanya itu, AHY menyebut pemerintah juga harus memastikan infrastruktur yang dibangun punya keseimbangan antar sektor, baik antara nasional dan daerah maupun antara kota dan desa.
“Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” kata dia.
Adapun dalam pidatonya, AHY menyoroti 5 klaster permasalahan bangsa. Klaster tersebut mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia dan ingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.
Kendati pidatonya bertajuk Agenda Perubahan, AHY menegaskan bahwa gagasannya bukan berarti serta-merta menihilkan capaian dan kinerja pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, AHY menyebut Partai Demokrat menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya.
“Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi, bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” kata AHY.
Pilihan Editor: Kasusnya Naik Penyidikan, Denny Indrayana Tuntut Proses Pidana Dilakukan Sesuai Aturan Hukum
