TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah akan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub untuk melengserkan dirinya. Isu ini muncul setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal beberapa hari lalu dan menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunya mengubah keputusan Munas Golkar 2019 yang menunjuk Airlangga sebagai ketua umum.
Sebagai alternatif pengganti Airlangga, beberapa nama politikus Golkar yang disebut sebagai kandidat terkuat antara lain Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Luhut Binsar Panjaitan. "Saya katakan, tidak ada (munaslub). Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024," kata Airlangga di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023.
Airlangga menyebut partainya sampai sekarang masih berpegang pada keputusan Munas Golkar 2019. Beberapa keputusan dari Munas tersebut seperti dirinya menjabat ketua umum hingga 2024 dan Airlangga menjadi capres 2024 dari Partai Golkar.
Airlangga juga menolak jika ada desakan dari Dewan Pakar agar segera mengumumkan calon presiden atau capres. "Ya desak aja yang lain juga. Kami dalam pembicaraan (penentuan capres), dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak," kata Airlangga.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebut pihaknya menggelar rapat Dewan Pakar Partai Golkar pada Ahad malam, 9 Juli 2023 di kediaman Agung Laksono. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satu agenda rapat, kata Ridwan, mengevaluasi ihwal pencapresan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut, Airlangga Hartarto. Pada musyawarah nasional Golkar 2019 lalu, Airlangga didapuk sebagai calon presiden usungan partai.
Revisi pencapresan Airlangga disebut Ridwan akan dilakukan melalui musyawarah nasional luar biasa alias munaslub Golkar. Tak hanya pencapresan, Ridwan menyebut peluang pergantian ketua umum bisa turut terjadi dalam munaslub. “Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata Ridwan saat dihubungi, Ahad, 9 Juli 2023.
Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut. Pasalnya, menurut dia elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen. "Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.
Ridwan mengakui jika pada tahun lalu, Golkar menjalin kerja sama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Namun, kata dia, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres.
Adapun PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada valon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Partai kabah itu juga meneken kerja sama politik dengan PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut. “Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” kata Ridwan.
Berbagai lembaga survei memang menyatakan bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto tidak cukup kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024. Elektabilitas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi cawapres. Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar pada tahun lalu.
M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA
Pilihan Editor: Ridwan Kamil Disebut Cawapres Ganjar, Golkar: Capres Kami Tetap Airlangga
