TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah partainya akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 soal pengusungan dirinya sebagai capres. Munaslub juga disebut berpeluang menggeser Airlangga dari pucuk kepemimpinan di Partai Golkar.
"Ga ada itu, tidak ada," ujar Airlangga di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juli 2023.
Airlangga membenarkan bahwa Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, kemarin malam. Namun, dia menyebut agenda pertemuan itu bukan untuk melengserkan dirinya.
Airlangga menyebut partainya sampai saat ini masih berpegang teguh pada hasil forum tertinggi yang memandatkan dirinya memimpin Golkar serta menjadi capres 2024.
"Forum tertinggi; rakernas, rapim, munas," ujar Airlangga.
Dewan Pakar usulkan Munaslub
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyatakan pertemuan kemarin malam menghasilkan sejumlah rekomendasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satu agenda rapat, kata Ridwan, adalah untuk mengevaluasi pencapresan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut, Airlangga Hartarto.
Revisi pencapresan Airlangga disebut Ridwan akan dilakukan melalui munaslub. Tak hanya pencapresan, Ridwan menyebut ada peluang pergantian ketua umum dalam munaslub.
“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata Ridwan saat dihubungi, Ahad, 9 Juli 2023.
Singgung elektabilitas Airlangga yang tak sampai 1 persen
Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, menurut dia elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen.
"Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.
Ridwan mengakui jika pada tahun lalu, Golkar menjalin kerja sama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Namun, kata dia, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres.
Adapun PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada valon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Partai kabah itu juga meneken kerja sama politik dengan PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut.
“Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” kata Ridwan.
Berbagai lembaga survei memang menyatakan bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto tidak cukup kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024. Elektabilitas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi cawapres. Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar pada Januari lalu.
M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA
