Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hanura Berharap Tak Ada Pengkhianat di Partainya Jelang Pemilu 2024

image-gnews
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang beserta kadernya memberikan keterangan pada media saat pendaftaran caleg 2024, di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023. Partai Hanura mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota DPR dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang beserta kadernya memberikan keterangan pada media saat pendaftaran caleg 2024, di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023. Partai Hanura mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota DPR dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berharap tidak ada pengkhianat di partainya jelang Pemilu 2024. Hal itu OSO sampaikan melalui Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura Kodrat Shah saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang dihadiri oleh 38 DPD Hanura di Seluruh Indonesia, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis kemarin. "Partai ibarat perahu, mengkhianati partai ini berarti membocorkan perahu yang akan menenggelamkan. Pastinya merugikan dirinya sendiri," ujar Kodrat dalam keterangannya, Jumat, 23 Juni 2023.

Kodrat menyebut seluruh kader Hanura harus kompak menjalankan seluruh strategi yang ditetapkan pada hasil Rakernas I Bappilu. Salah satunya adalah para kader harus kompak dan menjalankan arahan OSO. 

Kodrat menekankan seluruh kader Hanura wajib membuang jauh-jauh sikap munafik dan berkhianat kepada partai. Kodrat menyatakan akan memantau dan menindak tegas pengurus DPP, DPD, DPC yang setengah hati mengurus partai. "Jangan sampai ada kader yang tidak serius, kita menghindari perahu bocor pada pemilu mendatang," kata Kodrat.

Berdasarkan hasil Rakernas kemarin, ujar Kodrat, partainya sepakat menciptakan strategi dan solusi dalam meraup 10 juta suara. Kodrat yakin Partai Hanura mampu melampaui target parlementary threshold 4 persen pada Pemilu 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bappilu Partai Hanura Akhmad Muqowam mengatakan target 10 juta suara pada Pemilu 2024 harus mampu diwujudkan Hanura dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan konsolidasi partai sesering mungkin jelang hari pencoblosan pada 15 Februari 2023. "Kalau belum pencoblosan, kita tidur rasanya kurang nyenyak. Kita rombak situasi saat ini diolah seoptimalis sampai menadi kekuatan. Agar, 15 Februari 2024 jadi faktor kemenangan Hanura di Pemilu 2024," kata Muqowam.

Pada Pemilu 2024, Partai Hanura memutuskan untuk bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Hanura juga sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. 

Pilihan Editor: Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Ketum Partai Hanura: Dia yang Bisa Teruskan Kinerja Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

6 jam lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

16 jam lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

17 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

23 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.


Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

1 hari lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.


Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu usai acara halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.


Modus Penyelewengan Dana BOS

1 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya